Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Anis Byarwati, menyoroti bahwa Pemerintahan baru langsung menghadapi beban berat terkait defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang mencapai Rp 507,8 triliun atau 2,29% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini disampaikan menyusul realisasi penerimaan pajak tahun 2024 yang hanya mencapai 97,2% dari target APBN, setelah sebelumnya selama tiga tahun berturut-turut berhasil mencapai target.
“Dengan tambahan defisit APBN, tentu menambah utang baru yang harus dibayar oleh pemerintahan baru, baik pokok utang maupun bunganya,” ujar Anis di Jakarta pada 15 Januari 2025.
Ketua Bidang Ekonomi dan Keuangan DPP PKS ini mengungkapkan data historis defisit APBN terhadap PDB Indonesia dari masa ke masa. Ia mencatat bahwa rata-rata defisit tahun 2000-2004 hanya -1,75%, tahun 2005-2009 pada angka -0,80%, dan 2010-2014 sebesar -1,58%. Namun, di dua periode pemerintahan Jokowi, defisit meningkat tajam menjadi -2,32% rata-rata sepanjang 2015-2019, dan -3,39% di 2019-2024.
“Semoga pemerintah Prabowo bisa memperbaiki, karena pada rezim sebelumnya defisit selalu melonjak, bahkan di era sebelum pandemi pun, defisit meningkat tajam di atas 2%,” jelas Anis.
Baca Juga: Muncul Opsi Kepala Daerah Dilantik Bertahap, Dede Yusuf: Pelantikan Harus Dilakukan Secara Serentak
Terkait pendapatan negara di tahun 2024, Anis mengomentari pernyataan Kementerian Keuangan yang menyebutkan bahwa pendapatan negara tumbuh positif. Ia menilai bahwa rasio Pendapatan Negara terhadap PDB secara historis menunjukkan tidak ada kemajuan, bahkan cenderung menurun. “Pada tahun 2014, rasio ini sebesar 14,57%, kemudian di 2024 menurun hingga 12,50%,” katanya.
Politisi perempuan PKS ini juga mengungkapkan beberapa faktor yang menyebabkan menurunnya penerimaan pajak di tahun 2024, di antaranya adalah ketidakberdayaan pemerintah menghadapi tekanan gejolak global dan turunnya harga komoditas. Di dalam negeri, fundamental ekonomi nasional juga tidak kunjung membaik.
“Terjadinya deflasi selama lima bulan berturut-turut menunjukkan efek dari lemahnya daya beli masyarakat akibat pertumbuhan penghasilan yang tidak signifikan serta turunnya pendapatan masyarakat selama tahun 2024,” ungkapnya.
Anis menekankan bahwa pemerintah baru perlu menstabilkan ekonomi terlebih dahulu agar penerimaan negara optimal. Selain itu, ia juga menyarankan agar pemerintah menambal kebocoran pajak, terutama di sektor sawit, tambang, dan bidang sumber daya alam (SDA) lainnya.
Sumber: fraksi.pks.id
