Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, mendorong pemerintah menyiapkan mitigasi risiko sekaligus opsi alternatif di balik rencana Indonesia mengimpor komoditas energi atau BBM dari Amerika Serikat (AS). Langkah tersebut merupakan bagian dari kesepakatan dagang terkait kebijakan tarif resiprokal Presiden AS, Donald Trump.
Sartono mengatakan, mitigasi risiko penting dilakukan karena dalam konteks kedaulatan energi, ketergantungan impor yang tinggi berpotensi melemahkan posisi tawar Indonesia di pasar global. Terlebih jika pemasok utama dipusatkan pada satu negara dengan rute distribusi panjang dan biaya transportasi tinggi.
“Oleh sebab itu strategi impor harus seimbang dengan upaya memperkuat basis produksi dalam negeri agar tidak menjadi aturan main yang merugikan Indonesia dan memberatkan APBN maupun konsumen,” jelas Sartono kepada awak media di Jakarta, Jumat (27/2/2026).
Lebih lanjut, Sartono menekankan perlunya percepatan produksi migas nasional sebagai bagian mitigasi risiko eksternal. Ia menilai isu impor minyak dari AS menjadi pengingat kuat bahwa Indonesia harus mempercepat produksi dalam negeri untuk meredam volatilitas harga global dan spekulasi pasar.
”Capaian produksi oleh Pertamina Hulu Energi yang mencapai sekitar 1,03 juta BOEPD sepanjang 2025 menunjukkan kinerja hulu migas nasional yang signifikan,” tutur Sartono.
“Namun capaian tersebut harus dipadatkan lagi melalui percepatan eksplorasi, keberhasilan monetisasi cadangan baru, dan penguatan kapasitas teknis seperti teknologi-teknologi modern yang relevan,” tambah Sartono.
Tak hanya itu, Sartono menegaskan kebijakan energi pemerintah harus proaktif mendorong ketahanan struktural energi Indonesia. Ia memastikan Komisi XII DPR akan terus mengawal pembenahan regulasi, kebijakan fiskal yang kompetitif, serta inklusi teknologi dan investasi produktif.
“Agar kedaulatan energi tetap menjadi tujuan utama sehingga Indonesia tidak selalu menjadi pembeli pasif dalam hal energi dan migas di panggung global,” pungkas Politikus Demokrat ini.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah akan mengurangi porsi impor migas dari Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika seiring rencana impor komoditas migas senilai US$15 miliar dari AS.
Bahlil menegaskan pemerintah masih mengkaji besaran impor migas yang akan dialihkan dari tiga kawasan tersebut, namun memastikan pengurangan terbesar akan berasal dari Asia Tenggara, khususnya Singapura.
Ia juga memastikan volume impor LPG, minyak mentah, dan bensin oleh Indonesia tetap dalam besaran yang sama atau tidak mengalami peningkatan.
Sebagai catatan, Pemerintah Indonesia dan AS telah menandatangani poin-poin kesepakatan tarif resiprokal. Dalam dokumen yang dirilis Gedung Putih, Indonesia diwajibkan mendukung dan memfasilitasi pembelian komoditas energi dari AS senilai total US$15 miliar atau setara Rp253,4 triliun (kurs Rp16.894).
Rinciannya, Indonesia akan mengimpor LPG senilai US$3,5 miliar, minyak mentah atau crude oil sebesar US$4,5 miliar, serta bahan bakar minyak (BBM) atau bensin olahan senilai US$7 miliar.
