Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI, Sartono Hutomo, menilai langkah pemerintah mendorong penghematan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) melalui kebijakan Work From Home (WFH) merupakan sinyal kebijakan yang tepat dan proaktif dalam menghadapi potensi krisis global akibat ketegangan geopolitik serta kenaikan harga energi.
Hal tersebut disampaikan Sartono menanggapi opsi kebijakan yang tengah dipersiapkan pemerintah untuk mengantisipasi lonjakan harga minyak dunia sebagai dampak konflik di kawasan Timur Tengah. Terlebih, Indonesia saat ini masih mengimpor minyak mentah sekitar 1 juta barel per hari (bph).
“Kami melihat bahwa langkah efisiensi ini merupakan pendekatan yang rasional dan relatif tidak membebani masyarakat secara langsung,” kata Sartono.
Sartono meyakini kebijakan fleksibilitas kerja, baik dari sisi waktu maupun tempat, dapat membantu menekan biaya transportasi dan pengeluaran harian masyarakat. Menurutnya, skema WFH atau pengaturan jam kerja yang lebih adaptif dapat menjadi instrumen strategis untuk mengurangi konsumsi BBM nasional.
Politikus Partai Demokrat tersebut menilai kebijakan tersebut akan lebih efektif jika diterapkan di kota-kota besar yang memiliki tingkat mobilitas harian yang tinggi.
“Disamping itu kebijakan tersebut dapat menekan pengeluaran untuk kebutuhan Rumah Tangga khususnya pangan yang juga saat ini sensitif terhadap gejolak harga energi global,” jelas Sartono.
Namun demikian, ia mengingatkan agar penerapan kebijakan tersebut tetap mempertimbangkan sektor industri maupun usaha yang sangat bergantung pada pola kerja penuh waktu.
“Namun, hal tersebut tentu perlu diatur skemanya agar industri atau usaha yang bergerak dengan mengandalkan kerja full time ini tidak terlalu terdampak perputaran ekonominya,” tambah Sartono.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Sartono berharap pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas fiskal dan energi, tetapi juga memberikan perlindungan bagi masyarakat dari potensi kenaikan biaya hidup.
“Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, negara harus mampu menghadirkan kebijakan yang tidak hanya menjaga stabilitas fiskal dan energi, tetapi juga memberikan ruang perlindungan bagi masyarakat agar biaya tetap terkendali seraya mempersiapnkan kebijakan struktural lainnya seperti penguatan cadangan energi nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran pemerintahannya untuk mengkaji ulang sistem kerja pegawai sebagai bagian dari langkah antisipatif menghadapi dinamika harga energi global.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam Sidang Kabinet Paripurna yang digelar di Istana Negara, Jumat (13/3/2026). Dalam rapat tersebut, Presiden secara spesifik meminta agar disiapkan skenario penerapan kembali Work From Home (WFH) serta pengurangan hari kerja.
Langkah tersebut dipandang sebagai solusi strategis untuk menekan konsumsi BBM nasional sekaligus menjaga ketahanan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di tengah ketidakpastian harga energi dunia.
