Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PKB Irmawan Desak Pemerintah Prioritaskan Penanganan Pengungsi Banjir dan Longsor di Sumatera

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan

Aceh, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Irmawan, mendesak pemerintah untuk segera mengutamakan penanganan para pengungsi yang terdampak banjir dan longsor di sejumlah wilayah Sumatera. Ia menilai kondisi di lapangan masih sangat memprihatinkan dan belum tertangani secara optimal.

“Situasi di Aceh masih sangat memprihatinkan. Pemerintah harus hadir secara penuh untuk memastikan seluruh pengungsi mendapatkan bantuan yang layak dan segera,” ujar Irmawan, Jumat (28/11/2025).

Menurutnya, ribuan warga masih bertahan di lokasi pengungsian dengan kondisi logistik terbatas, akses jalan terganggu, dan layanan darurat yang belum maksimal. Selain itu, cuaca yang sulit diprediksi terus menambah kekhawatiran para pengungsi. “Tekanan fisik dan mental para pengungsi ini cukup memprihatinkan sehingga dibutuhkan langkah cepat dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” tambahnya.

Irmawan menekankan bahwa keselamatan serta kebutuhan dasar para pengungsi harus menjadi prioritas utama pemerintah. Ia menyebut kebutuhan mendesak meliputi tempat tinggal sementara, air bersih, makanan pokok, layanan kesehatan, hingga kebutuhan bayi. “Yang paling mendesak saat ini adalah makanan, air bersih, tempat tinggal sementara, layanan kesehatan, dan perlindungan bagi kelompok rentan,” tegasnya.

Legislator asal Aceh itu juga mengungkapkan bahwa sejumlah wilayah terdampak masih terisolasi akibat jalan nasional yang terputus sehingga distribusi bantuan menjadi terhambat. Ia meminta Kementerian Pekerjaan Umum segera melakukan perbaikan darurat agar akses dapat kembali terbuka.

“Banyak jalan nasional tertutup dan sulit dilalui. Bila dalam dua hari akses belum dibuka, dampaknya akan semakin besar bagi pengungsi. Saya minta Kementerian PU mengerahkan seluruh kemampuan untuk membuka akses dan memastikan bantuan logistik tersalurkan,” katanya.

Baca Juga:  Okta Kumala Dewi Soroti Pentingnya Memperkuat Posisi Paspor Indonesia di Kancah Internasional

Irmawan menambahkan bahwa keterlambatan penanganan dapat meningkatkan risiko korban. Karena itu, ia meminta pemerintah pusat memperbesar skala respons dengan langkah yang lebih terkoordinasi dan terukur.

Bagikan:

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru