Jakarta, PR Politik — Anggota Komisi IV DPR RI, Sumail Abdullah, menyoroti sejumlah persoalan di sektor kehutanan dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Menteri Kehutanan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2025). Ia mengapresiasi tren penurunan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) pada 2024–2025, namun menegaskan bahwa capaian tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah.
“Ke depan kita inginkan penanganan yang lebih serius lagi sehingga kebakaran-kebakaran hutan tidak terjadi lagi,” ujar Sumail.
Salah satu fokus kritiknya adalah kondisi kawasan Taman Nasional Baluran, khususnya hutan Bitakol seluas sekitar 1.500 hektare yang sebelumnya berada di bawah Perhutani dan kini dikelola langsung oleh pihak taman nasional. Menurutnya, kerusakan kawasan justru semakin memburuk setelah alih kelola terjadi.
“Pembalakan liar, pencurian kayu jati di sana, seolah ada pembiaran. Tentu ini tidak bisa dibiarkan agar ekosistem di situ tidak rusak dan spesies-spesies yang ada tetap terjaga,” ucap legislator Dapil Jawa Timur tersebut.
Selain itu, ia menyoroti meningkatnya ternak milik masyarakat yang memasuki kawasan konservasi serta penyempitan hutan savana yang menjadi habitat penting satwa liar. Kondisi ini, kata Sumail, tidak hanya mengancam kelestarian lingkungan, tetapi juga berpotensi memicu konflik antarwarga.
Sumail juga menyinggung sengketa penguasaan lahan sekitar 300 hektare di Desa Alasbuluh, Kecamatan Wongsorejo, Situbondo. Lahan eks-PTP yang kini berada di bawah kewenangan KLHK tersebut menimbulkan ketegangan karena keberadaan tegakan pohon kapuk di area itu memiliki nilai historis bagi masyarakat setempat.
“Masyarakat di situ sejak lahir dan turun-menurun tinggal di sana. Karena tidak ada kepastian hukum, pengelolaan ini masih menjadi persoalan yang serius,” tegasnya.
Ia meminta Kementerian Kehutanan mempercepat penyelesaian berbagai persoalan tersebut, terutama yang berkaitan langsung dengan masyarakat sekitar kawasan hutan, agar pengelolaan berjalan adil sekaligus menjaga keberlanjutan ekosistem.
Menutup paparannya, Sumail turut menyoroti potensi kebocoran PNBP di sektor kehutanan.
“Kami ingin mendapatkan gambaran, sehingga kebocoran potensi PNBP ini tidak terjadi, dan negara bisa mendapatkan tambahan anggaran dari Kementerian Kehutanan,” tutur Sumail.
