Jakarta, PR Politik – Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk lebih progresif dalam mengelola investasi dana haji guna meningkatkan nilai manfaat bagi jemaah. Hal ini disampaikan dalam rapat kerja bersama Kementerian Haji dan Umrah serta Dewan Pengawas BPKH pada Kamis (12/2).
Saleh menekankan bahwa prinsip utama pengelolaan dana haji adalah menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya dengan tetap menjaga keamanan dana agar tidak hilang. Menurutnya, hasil investasi tersebut merupakan hak penuh jemaah dan harus dikembalikan secara adil.
Dalam pernyataannya, Saleh menyoroti pentingnya transparansi pembagian nilai manfaat melalui sistem rekening individu atau virtual account. Ia menegaskan bahwa jemaah yang menyetorkan dana lebih besar atau lebih awal berhak memperoleh nilai manfaat yang proporsional dengan nilai investasinya.
“Pokoknya Bapak cari uang sebanyak-banyaknya… kalau ada manfaatnya kembali ke dia (jemaah). Itu sebetulnya bukan reward, bukan subsidi, memang uang dia. Berhak dia mendapatkan itu,” ujar Saleh di hadapan Badan Pelaksana BPKH.
Selain soal profitabilitas, Saleh juga meminta BPKH bersikap jujur dan terbuka terkait kendala di lapangan, termasuk potensi hambatan birokrasi antara Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas. Ia mensinyalir adanya tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat kelincahan BPKH dalam berinvestasi.
“Kalau dalam proses pencarian uang semacam itu ada kendala-kendala, Bapak sampaikan. Terlalu diawasi sama Dewas? Atau masa investasi begini harus persetujuan Dewas? Itu kita catat,” tegasnya.
Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya Baleg DPR RI dalam menyusun draf undang-undang untuk menata ulang tata kelola perhajian di Indonesia. Saleh menegaskan revisi regulasi ini tidak ditujukan untuk kepentingan personal maupun sektoral, melainkan demi kepentingan jangka panjang bangsa.
Salah satu poin krusial yang diusulkan adalah menempatkan fungsi Dewan Pengawas pada porsi yang tepat agar tidak menghambat kinerja eksekutif Badan Pelaksana dalam mencari sumber-sumber pendapatan baru bagi dana haji.
