Tual, PR Politik – Anggota Komisi VIII DPR RI, Alimuddin Kolatlena, menegaskan bahwa pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) berjalan secara aman, transparan, dan akuntabel. Hal itu disampaikannya usai menghadiri kegiatan sosialisasi BPKH yang digelar di Aula Balai Kota Tual, Jumat (16/5/2025).
Kolatlena menjelaskan bahwa pengelolaan dana haji dilakukan oleh badan independen yang berlandaskan prinsip syariah demi memastikan pelayanan terbaik bagi jemaah haji.
“Tadi telah disampaikan kepada masyarakat ihwal keamanan dana, dari proses pengolahan haji dari pemerintah melalui badan independen yang dibentuk BPKH untuk menangani dana haji yang berprinsip syariah, transparan dan akuntabel untuk pelayanan haji yang maksimal,” ungkap Kolatlena.
Ia menekankan bahwa DPR RI berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana haji agar calon jemaah merasa tenang dan yakin atas tabungan yang telah mereka siapkan.
“Agar masyarakat juga bisa percaya terhadap dana yang selama ini ditabung, demi kepentingan perjalanan haji,” ujarnya.
Politisi Partai Gerindra itu juga menyoroti pentingnya menyosialisasikan program-program BPKH kepada masyarakat, termasuk program sosial kemaslahatan yang menyasar berbagai sektor.
“Selain itu juga ada program sosial kemaslahatan bagi masyarakat, yakni pembangunan sarana dan prasarana rumah ibadah, pendidikan, kesehatan juga beasiswa,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Kolatlena menambahkan bahwa pelaksanaan program tersebut memiliki prasyarat dan mekanisme tersendiri yang akan ditindaklanjuti langsung oleh BPKH.
“Kita berharap kedepannya, BPKH tetap menjaga prinsip syariah dan kehati-hatian jadi prioritas utama. Di atas semua kami jaga amanah jemaah agar bisa berangkat haji dengan tenang,” kata Kolatlena.
Sumber: fraksigerindra.id
