Pontianak, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Alifudin, menyatakan dukungannya terhadap terbitnya Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/V/2025 yang mengatur larangan diskriminasi dalam proses rekrutmen tenaga kerja. Ia menilai langkah tersebut sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjamin kesetaraan hak setiap pencari kerja.
“SE ini saya sambut positif karena memberikan kepastian bahwa seluruh calon pekerja berhak mendapat perlakuan yang setara dalam proses rekrutmen. Ini adalah wujud nyata negara hadir melindungi hak-hak pekerja sejak dari awal proses perekrutan,” ujar Alifudin di sela kegiatan di daerah pemilihannya.
Menurut Alifudin, praktik diskriminatif seperti mencantumkan syarat fisik tertentu, status pernikahan, batasan usia yang tidak relevan, hingga preferensi gender dalam lowongan pekerjaan harus segera dihapuskan.
Ia menilai kriteria semacam itu justru mempersempit kesempatan kerja dan bertentangan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.
Politisi PKS dari Daerah Pemilihan Kalimantan Barat I ini juga menyoroti fakta bahwa masih banyak perusahaan yang menerapkan standar rekrutmen tidak adil dan diskriminatif. Karena itu, ia menegaskan pentingnya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan SE Menaker tersebut.
“Saya akan memastikan bahwa surat edaran ini tidak hanya menjadi dokumen di atas kertas, tapi benar-benar dijalankan oleh perusahaan dan semua pihak yang membuka lowongan pekerjaan. Komisi IX akan mengawal implementasi kebijakan ini melalui fungsi pengawasan yang kami miliki,” tegasnya.
Alifudin juga mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan jika menemukan praktik rekrutmen yang tidak adil dan merugikan pencari kerja.
“Kita semua punya tanggung jawab untuk menciptakan pasar kerja yang inklusif dan adil. Jangan takut melapor, karena ini bagian dari perjuangan mewujudkan hak-hak pekerja Indonesia,” pungkasnya.
