Jakarta, PR Politik – Kebijakan efisiensi anggaran yang diinstruksikan Presiden Prabowo Subianto melalui Inpres Nomor 1 Tahun 2025 dinilai belum sepenuhnya dipahami oleh jajaran kementerian dan lembaga setingkat menteri. Anggota DPR RI Fraksi PKS, Hendry Munief, MBA, yang juga anggota Komisi VII, menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus mendukung peningkatan sektor produktif.
“Yang kita maknai kebijakan presiden ini ingin Indonesia lebih maju dan kuat ke depannya. Maka beliau menginstruksikan agar adanya efektivitas birokrasi sehingga anggaran yang ada betul-betul terserap dengan sempurna untuk pertumbuhan dan kemajuan,” ujar Hendry saat dihubungi pada Jumat (14/2/2025) pagi.
Sebagai Ketua Forum Bisnis (Forbis) Riau, Hendry Munief menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama kebijakan ini adalah memastikan sektor produktif, seperti UMKM, perindustrian, dan pariwisata, mendapatkan perhatian yang lebih besar untuk terus berkembang.
“Maka, kita minta para pejabat negara dan daerah jangan salah tafsirkan Inpres itu. Di situ jelas apa-apa saja yang boleh diatur ulang anggarannya. Ada 16 item. Maka kita minta dari hasil efisiensi, sektor produktif akan makin menggeliat, birokrasi makin ramping hingga apa yang diharapkan bapak presiden terealisasi,” tegasnya.
Hendry juga menyoroti pentingnya UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Menurutnya, banyak program pemerintah selama ini yang berhasil meningkatkan produktivitas UMKM, dan kebijakan efisiensi anggaran ini harus memastikan sektor tersebut terus diperkuat.
“Apalagi dengan kondisi perekonomian nasional yang belum stabil, akan sangat membahayakan jika tidak dikelola dengan baik. Ancaman produk luar, disrupsi ekonomi, hingga perekonomian global yang tidak menentu perlu menjadi perhatian utama,” tambah Hendry.
Baca Juga: Fraksi Partai Golkar DPR RI Rayakan HUT ke-57 dengan Semangat Perjuangkan Aspirasi Rakyat
Ia juga menekankan pentingnya sektor perindustrian dalam mendukung perekonomian nasional. Menurutnya, kebijakan di sektor ini harus terus berjalan, termasuk pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, serta pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) dan industri digital.
“Selain itu, sektor perindustrian ini juga penting. Kita harus menjaga kebijakan sektor ini terus berjalan. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri, menjaga iklim investasi, industri IKM, industri digital, dan lainnya. Ini penting bagi perekonomian nasional,” tegas Hendry yang juga Ketua Perhimpunan Peniaga Tanah Melayu (P2TM) Provinsi Riau.
Hendry berharap, melalui pemahaman yang tepat atas kebijakan efisiensi anggaran, seluruh pihak dapat bersinergi untuk memastikan tujuan Presiden Prabowo dalam memperkuat sektor produktif dapat tercapai, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.
Sumber: fraksi.pks.id
