Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI, Nasim Khan, mengingatkan pemerintah agar lebih berhati-hati dan konsisten dalam mengumumkan kebijakan insentif kepada masyarakat. Pernyataan ini disampaikan menyusul batalnya realisasi diskon tarif listrik yang sebelumnya sudah diumumkan ke publik.
Nasim Khan menilai pengumuman insentif seperti diskon tarif listrik yang tidak terealisasi justru dapat menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ia menegaskan, pemerintah harus memastikan kesiapan teknis, anggaran, dan regulasi sebelum menyampaikan program yang berdampak luas bagi masyarakat.
“Pemerintah jangan mengumbar janji atau paket kebijakan diskon, tapi ujung-ujungnya batal, tidak terlaksana. Masyarakat itu sudah berharap, dan ketika tidak jadi, itu menimbulkan kekecewaan yang besar,” tegas Nasim Khan di Jakarta, Rabu (4/6/2025).
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini juga mengingatkan bahwa kebijakan ekonomi, khususnya yang berkaitan langsung dengan daya beli dan beban masyarakat, harus dirancang dengan matang dan penuh tanggung jawab. Di tengah kondisi ekonomi yang masih rentan, masyarakat sangat mengharapkan stimulus atau insentif yang nyata dari pemerintah.
“Jangan main-main dengan harapan rakyat. Kalau memang belum siap, jangan buru-buru diumumkan. Diskon tarif listrik itu contoh nyata. Banyak warga dan pelaku usaha kecil sudah mengatur ulang keuangan mereka karena berharap ada keringanan, ternyata tidak jadi. Ini harus jadi pelajaran,” lanjutnya.
Sebagai wakil rakyat di Komisi VI yang membidangi perdagangan dan BUMN, Nasim Khan juga mendesak kementerian teknis dan perusahaan BUMN terkait untuk lebih transparan dalam merumuskan kebijakan publik dan berkoordinasi dengan DPR RI sebelum membuat pengumuman resmi kepada masyarakat.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri BUMN Erick Thohir ke Istana Kepresidenan RI untuk rapat terbatas membahas pelaksanaan paket kebijakan ekonomi terbaru pemerintah, termasuk diskon transportasi dan diskon tarif tol periode Juni-Juli 2025. Rapat antara Presiden Prabowo dan Menteri Erick berlangsung selama kurang lebih satu jam.
“Bapak Presiden ingin memastikan bahwa mulai awal Juni ini, diskon-diskon yang sudah diputuskan di ratas (rapat terbatas, red.) bisa berjalan untuk (angkutan) kereta api, untuk jalan tol, pesawat, dan lain-lain,” ujar Menteri BUMN, Rabu.
Sumber: fraksipkb.com
