“Kami mengapresiasi pelaksanaan hari pertama Sekolah Rakyat. Antusiasme siswa dan orang tua sangat tinggi. Antusiasme ini harus tetap dijaga dengan memastikan semua ketentuan berjalan sesuai yang ditetapkan. Saya minta dilakukan evaluasi berkala agar program ini sesuai dengan amanah Presiden Prabowo,” kata Mahdalena di Jakarta.
Menurutnya, evaluasi rutin menjadi hal mutlak, mengingat Sekolah Rakyat mengusung sistem boarding school yang membutuhkan pengawasan menyeluruh. Evaluasi diperlukan baik untuk menjamin kelancaran program maupun untuk merespons cepat jika ditemukan kendala di lapangan.
“Presiden Prabowo punya ekspektasi tinggi agar Sekolah Rakyat benar-benar menjadi milestone bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Maka evaluasi harus dilakukan secara seksama,” tegas legislator asal Nusa Tenggara Barat (NTB) itu.
Mahdalena menyebut bahwa potensi kendala bisa muncul dari berbagai aspek, mulai dari sarana dan prasarana, sistem pembelajaran, hingga kondisi peserta didik dan tenaga pendidik. Oleh sebab itu, pemerintah harus aktif mengidentifikasi permasalahan dan melakukan perbaikan sejak dini.
“Sekolah Rakyat ini berasrama. Banyak hal yang harus dipastikan berjalan baik—kebersihan asrama, keseimbangan asupan makanan, hingga kelengkapan fasilitas belajar. Semua itu harus sesuai standar,” ujarnya.
Lebih lanjut, Mahdalena meminta agar materi ajar yang diberikan di Sekolah Rakyat selaras dengan kurikulum nasional, agar peserta didik mendapatkan hak pendidikan yang setara dengan sekolah umum lainnya.
“Kami berharap kualitas pendidikan terus meningkat, karena pada akhirnya pendidikan ini diharapkan bisa menjadi alat ampuh untuk mengentaskan kemiskinan. Ini butuh dukungan semua pihak demi pemerataan pendidikan bagi anak-anak Indonesia,” pungkasnya.
