Jakarta, PR Politik (1/12) – Wakil Ketua Komisi I DPR RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan perlunya keterlibatan Kementerian Pertahanan (Kemhan) dan TNI, bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), untuk menangani persoalan judi online yang dinilainya sebagai ancaman terhadap pertahanan negara.
“Saya harap judi online dipandang dalam konteks pertahanan negara. Jika tidak diseriusi, dampaknya akan melemahkan bangsa. Generasi muda kita bisa hancur mentalitasnya akibat judi online. Oleh karena itu, saya meminta keterlibatan Kemenhan dan TNI dalam menyelesaikan masalah ini,” ujar Ahmad Heryawan, atau akrab disapa Kang Aher, dalam keterangannya, Minggu (1/12/2024).
Aher menekankan bahwa pendekatan terhadap judi online tidak cukup hanya dengan perspektif digital atau ekonomi, melainkan harus dilihat sebagai ancaman terhadap sumber daya manusia (SDM) yang menjadi fondasi pertahanan negara.
Lebih lanjut, mantan Gubernur Jawa Barat dua periode ini menyoroti posisi dan wibawa Indonesia di sektor keamanan laut, terutama terkait peran Badan Keamanan Laut (BAKAMLA). Menurutnya, BAKAMLA perlu disetarakan dengan coast guard negara-negara lain agar memiliki pengakuan internasional.
“Posisi BAKAMLA perlu disetarakan sebagai coast guard Indonesia agar bisa berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan coast guard negara-negara lain,” tegasnya.
Aher juga mendorong revitalisasi Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) menjadi Dewan Keamanan Nasional (Wankannas), yang diakui internasional sebagai national security council. Saat ini, Wantannas belum memiliki pengakuan tersebut, sehingga perubahan kelembagaan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan keamanan global.
“Kita berharap Wantannas segera direvitalisasi menjadi Wankannas agar diakui dunia sebagai national security council,” tambah Kang Aher.
Baca Juga: Aus Hidayat Nur Dukung Langkah Presiden Prabowo Evaluasi Proyek Pantai Indah Kapuk 2!
Dalam konteks politik internasional, Aher mendukung prinsip Good Neighbor Policy atau Thousand Friends and Zero Enemy yang diterapkan Presiden Prabowo Subianto. Kebijakan ini tercermin dalam latihan militer bersama yang dilakukan TNI dengan Rusia, Cina, serta Amerika Serikat.
Namun, Ahmad Heryawan meminta kejelasan lebih lanjut terkait pernyataan bersama antara Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping mengenai Laut Cina Selatan, terutama dalam kaitannya dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan klaim nine-dash line Cina.
“Terkait join statement Presiden Prabowo dan Presiden Xi Jinping, kita perlu kejelasan lebih lanjut dalam konteks pertahanan Indonesia, khususnya terkait ZEE dan nine-dash line Cina,” tutup Aher.
Sumber: fraksi.pks.id
