Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Ahmad Fauzi, mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan polemik pemecatan ribuan Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Desa. Ia menilai permasalahan ini berpotensi mengganggu pelaksanaan program-program prioritas pembangunan desa yang tengah digencarkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
“Kami berharap agar pemerintah segera merespons tuntutan para tenaga pendamping profesional agar masalah segera selesai. Saat ini banyak program strategis Presiden Prabowo yang berbasis di desa sehingga desa membutuhkan situasi kondusif,” ujar Ahmad Fauzi, Kamis (17/4/2025).
Pernyataan tersebut disampaikan menanggapi aksi demonstrasi ratusan pendamping desa yang turun ke jalan selama dua hari terakhir. Mereka menuntut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Yandri Susanto untuk mencabut kebijakan pemutusan hubungan kerja terhadap 1.040 TPP Desa.
Para demonstran menilai keputusan pemecatan tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan hanya menimbulkan keresahan di kalangan pendamping dari berbagai daerah. Kondisi ini dinilai dapat berdampak langsung pada stabilitas kinerja pendampingan di desa-desa.
Fauzi menyebut bahwa kebijakan pemecatan tersebut terkesan janggal karena tidak disertai indikator yang jelas. Ia mempertanyakan alasan yang menyebut bahwa pemecatan dilakukan karena adanya pendamping yang maju sebagai calon legislatif. Menurutnya, alasan itu masih bisa diperdebatkan.
“Maka wajar jika saat ini banyak pendamping desa yang turun ke jalan untuk memprotes kebijakan pemecatan tersebut karena mereka pasti gelisah karena bisa jadi mereka jadi korban selanjutnya,” katanya.
Fauzi mengingatkan bahwa saat ini desa menjadi pusat dari berbagai program strategis nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo. Program tersebut antara lain makan bergizi gratis, pemberantasan kemiskinan ekstrem, ketahanan pangan, hingga pembentukan Koperasi Merah Putih.
“Pelaksanaan program-program unggulan tersebut membutuhkan situasi kondusif dan hal itu tidak terjadi jika para pendamping desa tetap bergejolak,” ujar Legislator asal Banten I tersebut.
Lebih lanjut, Fauzi menjelaskan bahwa para pendamping desa selama ini telah membaur dan bekerja sama erat dengan perangkat desa serta masyarakat dalam menjalankan berbagai program pembangunan. Dengan pengalaman kerja antara 4 hingga 9 tahun, para TPP Desa memiliki kontribusi nyata dalam pengelolaan dana desa serta penyusunan program pembangunan lokal.
“Pengalaman dan dedikasi mereka selama ini juga terbukti mendampingi masyarakat untuk mengawal implementasi dana desa hingga menyusun program pembangunan desa. Jika nasib mereka terkatung-katung pasti sedikit banyak mempengaruhi percepatan eksekusi program pemerintah di level desa,” paparnya.
Fauzi berharap Presiden Prabowo memberikan atensi khusus dalam menyikapi permasalahan ini. Ia menegaskan pentingnya penyelesaian segera agar keresahan tidak terus berlarut dan mengganggu pelayanan publik di desa.
“Kami berharap agar masalah ini cepat beres. Presiden Prabowo bisa menginstruksikan kementerian terkait untuk menyelesaikan secepatnya masalah pendamping ini,” pungkasnya.
Sumber: fraksipkb.com
