Ahmad Sahroni Tegaskan Komitmen Komisi III DPR RI Berantas Mafia Tanah

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni | Foto: DPR RI (dok)

Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penegakan hukum dalam kasus-kasus mafia tanah yang merugikan masyarakat. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR RI dengan sejumlah korban mafia pertanahan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

“Di republik ini banyak kali mafia. Banyak yang membawa nama institusi birokrasi tapi oknum di dalamnya mafia. Suka enggak suka, inilah republik kita. Tapi memberantas ini pun prosesnya tidak mudah,” ujar Sahroni di hadapan para peserta RDPU.

Legislator dari Fraksi Partai NasDem yang mewakili Daerah Pemilihan Jakarta III (Jakarta Barat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu) itu mengungkapkan bahwa Komisi III DPR RI akan mendorong mitra kerjanya, termasuk kepolisian, untuk segera membenahi sistem dan menuntaskan praktik mafia pertanahan, terutama yang melibatkan oknum aparat.

“Nanti kita sampaikan kepada pihak terkait, ke polisi terutama, karena masalah penegakan hukum kompleks dan kita harus selesaikan perlahan-lahan. Untuk menyelesaikan masalah, banyak sekali masalah terkait mafia tanah,” ungkapnya.

Sahroni menyoroti betapa rumitnya persoalan mafia tanah, terutama karena adanya keterlibatan aparat penegak hukum yang justru melindungi pelaku kejahatan. Oleh karena itu, Komisi III bertekad akan terus berada di sisi masyarakat korban guna memastikan keadilan ditegakkan.

“Teman-teman, roh dan jiwa kalian dipertaruhkan di sini. Ini baru pertama, sudah 14 tahun di DPR baru dengar roh dan jiwa Komisi III. Roh dan jiwa teman-teman dipertaruhkan di mata rakyat,” paparnya.

Ia juga menyoroti salah satu kasus mafia tanah yang telah bergulir sejak tahun 1982 namun hingga kini belum menemukan titik terang. Sahroni menilai lamanya proses penyelesaian tersebut merupakan bukti kuat bahwa mafia tanah dilindungi oleh jaringan yang kuat.

Baca Juga:  Fraksi Partai Golkar DPR RI Rayakan HUT ke-57 dengan Semangat Perjuangkan Aspirasi Rakyat

“Tahun 1982, saya baru 5 tahun, tapi ini sudah jadi kasus. Sampai sekarang belum kelar. Itu gonta ganti kapolres, ATR/BPN itu gonta ganti berapa kali. Memang kalau mafia dibekingi sama orang hebat, kuat dia,” pungkasnya.

 

Sumber: fraksinasdem.org

Berita Terbaru

Artikel Lainnya

Infografis Terbaru