Bandung, PR Politik – Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Bramantyo Suwondo, menegaskan bahwa pelaksanaan Open Government – Parliament (OG-P) di Indonesia harus dilihat sebagai proses jangka panjang yang berkelanjutan. Menurutnya, semangat transparansi dan keterbukaan dalam pemerintahan tidak boleh berhenti pada satu titik keberhasilan, melainkan terus ditanamkan di seluruh tingkatan pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
“Ini never ending process. Bukan berarti ketika tujuan awal sudah tercapai lalu kita berhenti. Demokrasi dan keterbukaan harus terus dijalankan dan ditanamkan,” ujar Bramantyo saat kunjungan BKSAP di Kota Bandung, Senin (29/4/2025).
Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menekankan bahwa penerapan OG-P tidak hanya penting di tingkat nasional dan provinsi, tetapi juga perlu diperluas ke pemerintah kabupaten dan kota agar tercipta pemerintahan yang terbuka dan merata di seluruh Indonesia.
“Harapannya, pemerintah nasional, pemerintah lokal tidak hanya di tingkatan provinsi, tapi juga kabupaten dan kota bisa memiliki standar yang baik dalam menjalankan pemerintahan,” jelasnya.
Menurut Bramantyo, esensi utama dari OG-P adalah memperkuat kualitas pelayanan publik dengan melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Transparansi anggaran dan partisipasi publik diyakini mampu menciptakan tata kelola yang efisien dan adil.
“Semangatnya sama, bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tidak hanya soal pelaksanaan APBN, tapi masyarakat juga perlu dilibatkan untuk memberi masukan terhadap kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa DPR RI melalui BKSAP akan terus memberikan dukungan maksimal terhadap keberlanjutan pelaksanaan OG-P, termasuk mendorong terjadinya reformasi birokrasi yang lebih partisipatif dan responsif.
“Keterlibatan parlemen penting untuk menjaga keberlanjutan program ini. Kita ingin reformasi birokrasi yang bukan hanya transparan, tapi juga benar-benar mendengar suara rakyat,” tutup Bramantyo.
Sumber: emedia.dpr.go.id
