Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Johan Rosihan, menegaskan pentingnya pembenahan struktural dalam industri perunggasan nasional. Menurutnya, berbagai kebijakan yang telah diterbitkan selama bertahun-tahun belum mampu menyelesaikan masalah mendasar yang menyebabkan kerugian besar bagi peternak rakyat.
“Kebijakan imbauan semata tidak akan cukup jika tidak disertai pembenahan struktural. Kita butuh perubahan mendasar dalam tata niaga unggas, mulai dari distribusi DOC, pengaturan pakan, sampai akses peternak terhadap pasar hilir,” kata Johan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (1/5/2025).
Johan menyambut baik langkah Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH) yang baru, Agung Suganda, yang menerbitkan surat imbauan terkait pengendalian produksi DOC Final Stock (FS). Namun, ia mengingatkan bahwa kebijakan serupa sebelumnya, seperti Surat Edaran Dirjen PKH periode 2016–2023, terbukti belum efektif menstabilkan harga di tingkat peternak.
Data dari Pinsar Indonesia menunjukkan harga live bird (LB) sempat jatuh hingga Rp14.000 per kg di beberapa wilayah Jawa dan NTB pada tahun 2024—jauh di bawah harga pokok produksi sebesar Rp19.000–Rp20.000 per kg.
“Masalah utamanya bukan hanya pada produksi, tetapi karena rantai pasok yang timpang dan relasi usaha yang tidak adil. Peternak kecil tidak bisa bersaing dengan integrator besar karena struktur pasarnya tidak berpihak,” jelas Johan.
Johan juga mengkritisi dominasi perusahaan pakan (feedmill) dan integrator besar dalam distribusi DOC, tanpa mekanisme bundling dengan pakan atau jaminan akses pasar yang berpihak pada peternak mandiri. Ia menyebut ketimpangan ini sebagai akar masalah sistemik yang terus meminggirkan peternak kecil.
Selain itu, kehadiran BUMN PT Berdikari dinilai belum optimal karena terbatasnya modal dan belum adanya strategi intervensi pasar yang terintegrasi.
“Kita punya BUMN peternakan, tetapi tidak diberi cukup amunisi. Tanpa dukungan investasi dan model bisnis baru, sulit berharap banyak dari PT Berdikari,” tegasnya.
Sebagai solusi jangka panjang, Johan mendorong pembangunan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas cold storage (CS) di sentra produksi ayam untuk mendukung hilirisasi dan menstabilkan harga di pasar.
“Konsumsi daging ayam kita sangat musiman. Jika tidak diserap dengan cold storage atau diversifikasi produk, harga pasti jatuh lagi setiap tahun,” ungkapnya.
Johan juga meminta Badan Pangan Nasional segera merealisasikan program Closed Loop Ecosystem yang sudah dirancang, namun belum dijalankan secara optimal. Ia menilai model tersebut sangat potensial untuk menciptakan ekosistem usaha perunggasan yang adil dan berkelanjutan.
Sebagai penutup, Johan menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI akan mengawal penguatan infrastruktur hilir untuk perunggasan rakyat dan mengusulkan audit menyeluruh atas regulasi distribusi DOC dan praktik kemitraan industri.
“Tujuannya jelas: agar peternak rakyat bisa bangkit dan tidak terus dirugikan oleh sistem yang timpang. Kita harus hadir untuk membela yang lemah,” pungkasnya.
Sumber: fraksi.pks.id
