Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi I DPR RI, Junico Siahaan, mengecam keras aksi sekelompok orang yang diduga warga negara Indonesia (WNI) yang mengangkat isu separatisme dalam forum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Aksi tersebut terjadi dalam Sidang United Nations Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) ke-24 yang digelar di markas besar PBB, Senin (21/4/2025).
Kelompok tersebut, yang berasal dari Aceh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dan West Papua Liberation Organization (WPLO), secara terbuka mengacungkan selebaran bertuliskan “Free Maluku, Free Papua, dan Free Aceh” sambil mengenakan pakaian adat. Mereka bahkan menuduh Indonesia melakukan pelanggaran HAM dan eksploitasi sumber daya di wilayah-wilayah tersebut.
“Kok bisa masyarakat adat yang masih gemar provokasi diundang ke forum internasional sebesar itu? Ini parah. Sudah diingatkan, tapi mereka terus berulah,” ujar Junico dalam keterangan resminya, Senin (28/4/2025).
Junico menilai tindakan kelompok tersebut sangat membahayakan citra dan kedaulatan Indonesia di kancah internasional. Ia mendesak pemerintah untuk segera memberikan klarifikasi dan mengusut siapa pihak yang memfasilitasi kehadiran kelompok tersebut di forum PBB.
Ia pun mempertanyakan mengapa isu separatisme Aceh dan Maluku kembali diangkat, padahal secara politik, persoalan tersebut telah lama dianggap selesai. “Siapa yang mewakili mereka? Siapa yang mengusulkan mereka hadir dalam forum internasional? Ini harus dijelaskan,” tegasnya.
Sebagai anggota Komisi I yang membidangi urusan pertahanan dan hubungan luar negeri, Junico mendesak Kementerian Luar Negeri (Kemlu) untuk lebih selektif dalam melibatkan organisasi masyarakat sipil di ajang internasional. Menurutnya, insiden ini adalah bentuk penyalahgunaan forum internasional dan tidak bisa dibiarkan begitu saja.
“Pemerintah harus bersikap tegas. Jangan sampai ada lagi yang menyalahgunakan forum-forum internasional untuk menyuarakan kepentingan sempit yang merugikan negara,” tegas legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini.
Ia juga mendorong Kemlu untuk mengambil langkah preventif guna mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang demi menjaga stabilitas politik dalam negeri dan nama baik Indonesia di mata dunia.
Sumber: emedia.dpr.go.id
