Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Irma Suryani, menyatakan dukungannya terhadap wacana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Irma menilai langkah ini penting untuk memanfaatkan potensi bonus demografi Indonesia yang sangat besar saat ini.
“Setelah moratorium ini dibuka, karena Presiden juga setuju, saya pribadi setuju. Kenapa saya setuju? Kalau kita enggak setuju, kita tidak memanfaatkan bonus demografi kita yang sangat besar hari ini,” ujar Irma dalam Rapat Kerja Komisi IX DPR RI bersama BP2MI, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Atase Ketenagakerjaan di Arab Saudi, yang digelar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (28/4/2025).
Meski mendukung, Irma menekankan pentingnya peningkatan keterampilan PMI sebelum diberangkatkan ke luar negeri. Ia meminta pemerintah memastikan bahwa kompetensi para pekerja migran benar-benar sesuai dengan permintaan pasar kerja, baik di dalam negeri maupun internasional.
“Skill PMI kita yang dikirim harus sesuai dengan kebutuhan pasar, baik domestik maupun pasar tenaga kerja internasional. Itu menjadi PR Pak Menteri untuk bisa menjaga ini secara ketat,” tegasnya.
Irma juga mengkritik kinerja Atase Ketenagakerjaan (Atnaker) di luar negeri yang dinilai kurang aktif. Ia meminta agar perwakilan pemerintah ini tidak hanya bersikap reaktif ketika ada masalah, melainkan juga proaktif mencari peluang kerja bagi PMI.
“Kalau cuman duduk-duduk, ongkang-ongkang di sana, ngapain? Kalau ada masalah baru kerja. Seperti itu selama ini yang terjadi. Tapi tidak ikut bertanggung jawab untuk bisa mendapatkan atau mencari pekerjaan yang bisa ditempati oleh tenaga-tenaga kerja kita,” katanya.
Isu penyeberangan ilegal turut menjadi sorotan Irma. Ia meminta pemerintah menjalin komunikasi intensif dengan imigrasi dan aparat penegak hukum untuk mengatasi praktik pengiriman PMI non-prosedural melalui jalur-jalur tidak resmi.
“Apalagi di jalur-jalur tikus tempat PMI nyebrang secara ilegal. Ini juga harus dikomunikasikan secara baik dengan aparat. Karena backing-nya banyak aparat juga, Pak Menteri. Jadi harus berani,” ujarnya dengan tegas.
Irma juga memberikan apresiasi terhadap rencana kerja Kementerian Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Menurutnya, jika seluruh program dijalankan secara konsisten dan terarah, maka target zero accident dalam pengiriman dan perlindungan PMI bisa tercapai.
“Kalau dijalankan sesuai dengan apa yang tadi disampaikan, saya kira zero accident itu bisa dicapai,” katanya.
Sebagai penutup, Irma mendesak pemerintah untuk menaikkan alokasi anggaran bagi kementerian dan lembaga yang menangani sektor ketenagakerjaan. Ia menilai kerja maksimal tidak akan menghasilkan dampak optimal tanpa dukungan anggaran yang memadai.
“Kalau hanya seperti hari ini (anggaran), apa yang dilakukan Pak Menteri saya yakin maksimal, tapi tidak mungkin berhasil kalau anggarannya tidak cukup,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
