Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI Asep Wahyuwijaya dengan tegas menolak permintaan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump agar sistem pembayaran melalui QRIS (Quick Response Indonesian Standard) maupun GPN (Gerbang Pembayaran Nasional) dihapus dari skema transaksi dalam negeri.
“Pertama karena produk tersebut dirilis oleh BI. Kedua, penggunaan sistem pembayaran melalui QRIS atau GPN sekarang sudah semakin masif. Ini menjadi cermin keberhasilan agenda literasi keuangan kepada warga yang diinginkan kita semua,” jelas Asep dalam keterangannya, Kamis (24/4/2025).
Politisi Partai NasDem itu menilai, QRIS tidak hanya memberikan kemudahan dalam bertransaksi, namun juga meningkatkan kemandirian sistem keuangan nasional. Ia menyebut, cukup dengan memindai barcode, masyarakat tidak perlu lagi menggunakan kartu, dan yang terpenting, data transaksi mereka tetap terlindungi serta dapat dipantau langsung oleh otoritas nasional.
“Alasan berikutnya adalah, ini yang jauh lebih penting, yakni kemandirian ekonomi dan keuangan melalui sistem pembayaran atau transaksi langsung yang terjadi hingga level akar rumput. Juga tidak ada beban biaya tambahan yang ditimbulkan untuk keuntungan perusahaan bangsa lain,” papar Kang AW, sapaan akrab Asep Wahyuwijaya.
Ia menegaskan bahwa sistem pembayaran digital seperti QRIS merupakan simbol kemajuan teknologi finansial Indonesia yang seharusnya tidak dikorbankan hanya karena tekanan dari negara asing. Menurutnya, tunduk pada permintaan tersebut hanya akan menciptakan preseden buruk ke depan.
“Presedennya akan buruk kalau segala sesuatu yang diminta Negara Adi Daya ini dengan serta merta harus tunduk,” ujarnya.
Asep kemudian mengajak publik untuk melihat dari sisi praktis di lapangan. Ia mempertanyakan urgensi penggunaan kartu berlogo internasional di daerah terpencil, sementara QRIS justru memberikan solusi yang lebih sederhana dan inklusif.
“Sekarang bicara sederhananya saja deh. Masa beli sebungkus rokok di pedalaman Rumpin atau Sukajaya, Bogor saja harus pake kartu berlogo visa atau master. Sedangkan dengan scan code QRIS justru jauh lebih mudah. Terus nantinya bagaimana dengan E-money Mandiri, Brizi BRI, Flazz BCA, dan kartu-kartu uang elektronik lainnya yang juga digunakan masyarakat sebagai alat pembayaran? Mau dihapus juga? Tidak sesederhana itu kan?” tegas Kang AW.
Legislator dari Dapil Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menekankan bahwa tim negosiasi Indonesia dalam pembicaraan dagang dengan AS sebaiknya mengesampingkan isu sistem pembayaran dari agenda pembahasan. Ia menyarankan agar mencari bentuk kompensasi lain yang lebih sesuai dan tidak merugikan kedaulatan sistem keuangan nasional.
“Cari kompensasi lain yang sepadan dan jauh lebih proper saja,” pungkas Asep.
Sumber: fraksinasdem.org
