Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Indrajaya, menyoroti mundurnya 700 Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Kemendikti Saintek). Ia mendesak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen aparatur sipil negara (ASN).
“Mundurnya 700 CPNS ini dapat menjadi evaluasi dan refleksi Menpan RB agar dalam perekrutan ASN perlu dilaksanakan dengan lebih adaptif dan transparan,” terangnya, Kamis (17/4/2025).
Legislator asal Daerah Pemilihan Papua Selatan itu mengungkapkan bahwa banyak CPNS yang merasa kecewa lantaran penempatan kerja tidak sesuai dengan harapan. Keluhan tersebut, menurutnya, menjadi indikasi bahwa ada masalah sistemik dalam proses rekrutmen.
“Saya menerima keluhan, banyak yang merasa kaget ketika mengetahui penempatan kerja mereka tidak sesuai dengan harapan,” kata Indrajaya.
Indrajaya menyebutkan tiga kemungkinan penyebab utama dari gelombang pengunduran diri tersebut. Pertama, ketidaksesuaian antara formasi penempatan dengan bidang atau lokasi yang diinginkan oleh peserta. Kedua, kurangnya transparansi dalam proses rekrutmen. Ketiga, ekspektasi peserta yang tidak terpenuhi pasca pengumuman penempatan.
“Menurut kami tiga hal itu yang menjadi penyebab. Tapi, mungkin ada penyebab lain. Tentu, itu perlu kajian mendalam,” beber Indrajaya.
Oleh karena itu, ia meminta Kemenpan RB untuk segera melakukan evaluasi mendalam guna mengidentifikasi akar permasalahan. Menurutnya, evaluasi ini akan menjadi salah satu agenda dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Kemenpan RB dalam waktu dekat.
“Persoalan itu nanti akan menjadi pembahasan dalam rapat Komisi II dengan Kemenpan RB,” beber Indrajaya.
Ia juga mengingatkan Menpan RB agar tidak lagi melakukan “blunder” kebijakan, mengingat sebelumnya persoalan pengangkatan PPPK dan PNS juga menuai banyak kritik. Menurut Indrajaya, pemerintah seharusnya lebih peka dalam membuat kebijakan yang menyangkut langsung dengan nasib rakyat.
“Perlu kajian yang komprehensif, melibatkan pakar dan dunia kampus, perlu konsultasi dengan DPR. Kebijakan tanpa kajian dan konsultasi selalu melahirkan kericuhan,” tandasnya.
Sumber: fraksipkb.com
