Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak agar seluruh kerja sama operasi (KSO) mitra PTPN di kawasan resapan air di Puncak, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dibatalkan demi hukum. Ia menilai perubahan kebijakan tata ruang secara sistematis telah membuka jalan bagi eksploitasi kawasan yang seharusnya dilindungi.
Asep menyoroti perubahan dalam Peraturan Daerah (Perda) Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Jawa Barat tahun 2022, yang menurutnya menjadi celah bagi masuknya berbagai kepentingan, termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan pihak swasta. Salah satu yang menjadi perhatiannya adalah perubahan status Gunung Mas yang kini dapat dijadikan kawasan permukiman.
“Saya menangkapnya seperti by design. Perda RTRW-nya diubah, BUMD masuk menjalin KSO dengan PTPN, kemudian mereka bekerja sama dengan pihak yang ada kaitannya dengan Urbane Indonesia, bekas kantor konsultannya RK, Gubernur Jabar dulu. Nyambung semuanya itu,” ujar Asep saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan PT Perkebunan Nusantara di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2025).
Legislator Partai NasDem dari Daerah Pemilihan Jawa Barat V (Kabupaten Bogor) itu menegaskan bahwa proyek-proyek tersebut tidak hanya melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, tetapi juga menjadi penyebab besar terjadinya bencana lingkungan. Ia bahkan menerima laporan bahwa aliran hulu Sungai Ciliwung yang seharusnya berkelok-kelok telah diluruskan demi kepentingan bisnis.
“Ini kan keterlaluan, saya nggak habis pikir kok bisa sampai ke situ kepikirannya. Dan asal Bapak juga perlu tahu, ketika pihak kabupaten pun memberikan fasilitas dan kemudahan izin di atas kawasan resapan, mestinya PTPN sebagai prinsipal tidak terbawa arus juga. Jadi, sikap saya jelas, batalkan seluruh KSO para mitra dengan PTPN di kawasan Puncak,” tegasnya.
Selain itu, Asep mengkritisi dugaan praktik korupsi dalam proyek-proyek tersebut. Ia menyebut bahwa direksi perusahaan yang terlibat diduga melakukan penggelapan dana dari berbagai KSO, sementara para pekerja justru mengalami kesulitan ekonomi.
“Saya dapat informasi bahwa dari terbitnya KSO kemarin pun ada potensi korupsi juga di level elit PTPN Puncak kemarin. Menjadi ironi saat para pekerjanya termegap-megap kesulitan,” ungkap Asep, mencerminkan aspirasi yang disampaikan kepadanya.
Maka, ia mendesak adanya tindakan nyata untuk mengatasi dampak buruk proyek-proyek tersebut, termasuk pemulihan kembali fungsi resapan air melalui penghijauan. Menurutnya, keberlanjutan lingkungan harus menjadi prioritas utama demi mencegah bencana yang lebih besar di masa depan.
“Yang harus dilakukan oleh PTPN ke depan adalah bagaimana upaya penghijauan kembali dapat dilakukan secara masif. Mudah-mudahan duka tidak lagi ada di Bogor hingga Bekasi. Malu sekali kita,” pungkasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
