Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Surahman Hidayat, mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam mengungkap kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah di PT Pertamina (Persero) periode 2018-2023.
“Saya mengapresiasi langkah cepat dan tegas yang diambil oleh Kejaksaan Agung dalam mengungkap kasus ini. Penegakan hukum yang transparan dan akuntabel sangat diperlukan untuk memastikan bahwa para pelaku mendapatkan sanksi yang setimpal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Surahman.
Kejaksaan Agung sebelumnya telah menyampaikan kronologi kasus dugaan korupsi ini pada Senin malam. Kasus yang melibatkan tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina, Sub Holding, serta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023 ini diduga melibatkan jajaran direksi anak usaha Pertamina serta pihak swasta. Kerugian negara akibat praktik korupsi tersebut diperkirakan mencapai hampir Rp 200 triliun.
“Beberapa perbuatan melawan hukum tersebut telah mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara sekitar Rp 193,7 triliun,” kata Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung, Abdul Qohar, di Gedung Kejagung Jakarta, Senin (24/02/2025).
Sejauh ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan total sembilan tersangka dalam kasus megakorupsi PT Pertamina Patra Niaga, setelah menambah dua tersangka baru.
Surahman menekankan bahwa kasus ini menjadi momentum penting untuk memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan sumber daya alam serta Badan Usaha Milik Negara (BUMN) strategis.
“Diperlukan reformasi menyeluruh dalam tata kelola perusahaan negara, termasuk peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan penerapan prinsip Good Corporate Governance. Selain itu, pengawasan internal harus diperketat untuk mencegah terjadinya praktik korupsi serupa di masa mendatang,” tegasnya.
Legislator dari Daerah Pemilihan Jabar X ini juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini agar aparat penegak hukum, termasuk hakim, konsisten dalam menegakkan hukum secara adil tanpa pandang bulu.
“Saya sebagai wakil rakyat berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum kasus ini hingga tuntas dan mendorong perbaikan sistemik dalam pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan kekayaan negara disalahgunakan oleh segelintir oknum yang merugikan kepentingan bangsa dan negara,” tutup Surahman.
Sumber: fraksi.pks.id
