Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi NasDem, Asep Wahyuwijaya, mendesak Direksi PT Pos Indonesia untuk segera merespons seluruh tuntutan yang disuarakan ribuan pensiunan dan pekerja mitra perusahaan pelat merah tersebut.
“PT Pos Indonesia pun harus segera menindaklanjuti semua tuntutan yang diajukan para pekerja dan pensiunan, sepanjang hal itu memang menjadi hak mereka,” tegas Asep kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (31/5/2025).
Ribuan pekerja mitra dan pensiunan PT Pos Indonesia berencana menggelar aksi besar-besaran pada Selasa, 3 Juni 2025. Aksi akan berlangsung di depan Istana dan Gedung DPR sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dinilai merugikan mereka. Para demonstran menilai hak-hak mereka telah diabaikan baik oleh perusahaan maupun negara.
Asep yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Partai NasDem Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral itu menilai bahwa kebijakan pemotongan sepihak atas hak-hak pensiunan sangat bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) yang seharusnya diterapkan PT Pos Indonesia.
“Tak pantas dilakukan,” ujarnya.
Ia mengungkapkan bahwa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi VI pada Februari lalu, PT Pos Indonesia memproyeksikan laba bersih mencapai sekitar Rp700 miliar. Namun Asep menyayangkan apabila sebagian laba tersebut berasal dari pengurangan hak-hak pekerja mitra dan pensiunan.
“Tapi, jika sebagian dari keuntungan itu diperoleh dari pengurangan hak-hak pegawai mitra dan pensiunan, tentu hal itu sangat tak pantas,” katanya.
Asep menekankan bahwa ke depan PT Pos Indonesia harus menyelesaikan berbagai persoalan tata kelola hubungan industrial. Menurutnya, perusahaan perlu terus melakukan inovasi guna menghadapi ketatnya kompetisi bisnis, serta memperbaiki sistem hubungan kerja yang berkeadilan dan efisien, demi menjaga keberlangsungan laba tanpa mengorbankan kesejahteraan pegawai dan pensiunan.
Ia berharap PT Pos Indonesia memilih solusi yang tidak merugikan para pekerja dan pensiunan.
Lebih lanjut, Asep mempertanyakan klaim transformasi yang disampaikan oleh pihak Direksi PT Pos Indonesia. Ia menilai bahwa apabila transformasi tersebut masih menyisakan persoalan kesejahteraan, ketenagakerjaan, serta pengabaian hak-hak pegawai dan pensiunan, maka hal itu bertolak belakang dengan semangat perusahaan BUMN yang seharusnya hadir untuk menyejahterakan rakyat.
“Omong kosong transformasi tata kelola perusahaan yang dilakukan jika tak menyelesaikan problem membangun hubungan industrial yang layak, bahkan mengorbankan kesejahteraan bagi pegawai dan pensiunan,” tegas Asep.
Sumber: fraksinasdem.org
