Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PKB, Usman Husin, menyoroti maraknya peredaran pupuk palsu di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia meminta Kementerian Pertanian (Kementan) segera turun tangan untuk mengecek dan mengatasi persoalan yang telah merugikan petani.
Usman mengungkapkan bahwa permasalahan pupuk palsu ini telah ia sampaikan dalam berbagai forum. Salah satunya saat menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh Komisi IV DPR bersama PT Pupuk Indonesia di Hotel Mulia, Jakarta, pada Selasa (18/2/2025).
Dalam diskusi yang mengangkat tema Implementasi Pepres 6/2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi itu, Usman Husin menyampaikan kekhawatiran atas maraknya peredaran pupuk palsu di wilayah NTT. Ia menegaskan bahwa PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian harus segera mengambil langkah konkret dengan menurunkan tim guna memastikan penyaluran pupuk subsidi berjalan sesuai aturan serta memberantas peredaran pupuk palsu yang dapat menghambat produktivitas pertanian.
“Kami meminta Kementan dan PT Pupuk Indonesia mengecek langsung ke lapangan guna memastikan penyaluran pupuk subsidi yang tepat sasaran serta mengatasi masalah peredaran pupuk palsu yang bisa mengganggu produktivitas pertanian,” ujarnya, Jumat (21/2/2025).
Lebih lanjut, Usman menegaskan bahwa pupuk palsu tidak hanya merugikan petani secara ekonomi, tetapi juga berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. Oleh karena itu, ia meminta agar distribusi pupuk subsidi diawasi secara ketat oleh Kementerian Pertanian dan PT Pupuk Indonesia agar sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan.
“Hal ini bertujuan untuk memastikan pupuk yang diterima petani sesuai dengan kebutuhan mereka dan menghindari potensi penyalahgunaan,” tambahnya.
Sebagai langkah transparansi, legislator asal Dapil NTT II ini mengusulkan agar data penerima pupuk subsidi, termasuk luas lahan yang mereka garap, ditempelkan di papan pengumuman di kantor desa atau kelurahan. Selain itu, ia juga menyarankan agar informasi mengenai jumlah dan harga pupuk yang tersedia di setiap desa dapat dipublikasikan secara terbuka.
Langkah ini dinilai dapat meningkatkan transparansi dalam penyaluran pupuk subsidi sehingga prosesnya berjalan lebih efisien, tepat sasaran, dan sesuai dengan kebutuhan petani. Dengan sistem keterbukaan seperti ini, Usman berharap para petani dapat lebih siap menghadapi kemungkinan berkurangnya stok pupuk subsidi di lapangan.
“Dengan cara ini, petani bisa lebih siap dan memastikan produksi tanaman pertanian meningkat, yang pada gilirannya berkontribusi pada ketahanan pangan yang lebih baik di NTT dan Indonesia secara keseluruhan,” tutup Usman Husin.
Sumber: fraksipkb.com
