Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menegaskan pentingnya realisasi program beasiswa yang dicanangkan pemerintah untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Ia berharap Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) benar-benar menjaga komitmennya untuk tidak memotong anggaran beasiswa di tengah upaya efisiensi anggaran.
“Kami berharap komitmen Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk tidak memotong alokasi anggaran beasiswa benar-benar dapat direalisasikan, demi akses pendidikan yang lebih luas bagi setiap warga negara,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (14/2/2025).
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diterbitkan pada 22 Januari 2025, mengamanatkan efisiensi anggaran di berbagai tingkatan pemerintahan. Namun, kebijakan tersebut secara tegas mengecualikan program bantuan sosial dari penghematan.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI pada Rabu (12/2), Kemendiktisaintek memaparkan rencana efisiensi anggaran sebesar Rp1,31 triliun (9%) dari alokasi anggaran Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K). Selain itu, efisiensi juga direncanakan pada Beasiswa Pendidikan Indonesia sebesar Rp19,47 miliar (10%) dan Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi (Adik) sebesar Rp21,37 miliar (10%).
Baca Juga: Idrus Salim Al-Jufri Terima Aspirasi DPC PKS Sukadiri Terkait Proyek PIK 2
Namun, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa anggaran sejumlah program beasiswa tidak akan terkena pemotongan.
Lestari, yang akrab disapa Rerie, mengapresiasi sikap Menteri Diktisaintek, namun menekankan bahwa langkah ini harus terus dikawal dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Menurutnya, pemotongan anggaran pada program beasiswa dapat memperburuk akses pendidikan dan mengancam keberlanjutan pendidikan bagi ribuan pelajar dan mahasiswa.
“Upaya efisiensi anggaran pada sejumlah program beasiswa itu akan berdampak semakin sulitnya akses pendidikan dan mengancam keberlangsungan pendidikan ribuan pelajar dan mahasiswa di Tanah Air,” ungkapnya.
Berdasarkan data Kemendiktisaintek, sebanyak 844.174 mahasiswa menjadi penerima beasiswa KIP-K tahun ini. Jika efisiensi diterapkan, diperkirakan 663.821 mahasiswa tidak lagi menerima beasiswa.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara), Rerie juga mendorong pemerintah untuk memastikan efisiensi di sektor pendidikan tidak mengganggu program strategis yang telah dirancang.
“Upaya efisiensi di sektor pendidikan harus dikelola dengan baik tanpa mengganggu langkah-langkah strategis yang telah ditetapkan,” tegas Rerie.
Lestari, yang juga anggota Majelis Tinggi Partai NasDem, menekankan pentingnya komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Menurutnya, memperluas akses pendidikan merupakan salah satu langkah vital untuk mendukung pengembangan potensi generasi muda Indonesia.
Ia berharap pemerintah tetap fokus pada upaya membuka seluas-luasnya kesempatan belajar bagi setiap anak bangsa. “Komitmen ini sangat penting agar kita dapat mencetak generasi muda yang unggul dan kompetitif di masa depan,” tutup Rerie.
Sumber: fraksinasdem.org
