Jakarta, PR Politik (12/12) – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Dini Rahmania, menekankan pentingnya sistem meritokrasi dalam proses seleksi petugas haji untuk memastikan pelaksanaan ibadah haji 2025 berjalan optimal. Ia menyatakan bahwa calon petugas haji harus dipertimbangkan dan dinilai berdasarkan kemampuan, pengalaman, dan integritas mereka.
“Sebagai anggota Komisi VIII DPR, saya menyambut baik dimulainya proses seleksi calon petugas haji 2025. Ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji. Saya ingin menekankan pentingnya proses seleksi yang berbasis meritokrasi,” ujar Dini pada Kamis (12/12/2024).
Legislator yang mewakili Daerah Pemilihan Jawa Timur II (Kota Probolinggo, Kabupaten Probolinggo, Kota Pasuruan, dan Kabupaten Pasuruan) ini mengungkapkan bahwa seleksi calon petugas haji 2025 harus dilakukan secara transparan. Ia mengusulkan pemanfaatan teknologi berbasis digital dan pengawasan yang ketat sebagai pola rekrutmen yang akuntabel demi layanan haji yang optimal.
“Pemanfaatan teknologi, sistem pendaftaran, dan seleksi berbasis digital dapat membantu meminimalkan intervensi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi. Pengawasan yang ketat, serta pelibatan pihak independen seperti auditor atau lembaga pengawas, sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi dilakukan dengan adil,” ungkapnya.
Baca Juga: Asep Wahyuwijaya Dorong Transformasi Bulog Menjadi Badan Otonom untuk Swasembada Pangan
Dini Rahmania, yang akrab disapa Ning Dini, juga menjelaskan bahwa keterlibatan masyarakat dalam proses seleksi sangat penting untuk membuka ruang bagi publik memantau secara terbuka. “Pelibatan masyarakat memberikan ruang kepada publik untuk memantau proses seleksi sehingga transparansi benar-benar terwujud,” jelasnya.
Dengan langkah-langkah ini, Dini berharap bahwa instrumen meritokrasi yang diterapkan dalam proses rekrutmen calon petugas haji dapat menghasilkan petugas haji yang berkualitas dan akuntabel. “Dengan langkah-langkah ini, diharapkan seleksi petugas haji tahun 2025 dapat menghasilkan SDM yang berkualitas dan terpercaya. Ini sejalan dengan semangat transparansi dan akuntabilitas yang harus menjadi prioritas dalam penyelenggaraan ibadah haji,” tandasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
