Jakarta, PR Politik (7/12) – Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menegaskan pentingnya langkah terukur dan konsisten dalam pemenuhan hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan setiap anak bangsa mendapatkan pendidikan yang berkualitas.
“Upaya pemerintah untuk menghimpun data profil belajar para peserta didik untuk memetakan kebutuhan para pelajar sebagai dasar pemenuhan hak para pelajar yang berkebutuhan khusus, harus mendapatkan dukungan semua pihak,” ujar Lestari dalam keterangan tertulisnya, Jumat (6/12/2024).
Hal ini sejalan dengan pernyataan Direktur Guru Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Kemendikdasmen, Putra Asga Elevri, dalam sebuah diskusi pada Selasa (3/12). Lestari Moerdijat mengungkapkan bahwa pemerintah tengah berupaya memenuhi hak pendidikan siswa berkebutuhan khusus berdasarkan hasil pemetaan profil belajar mereka. Pengumpulan data ini difokuskan pada asesmen fungsional dan kebutuhan dukungan spesifik bagi peserta didik.
Menurut data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sebanyak 16% penduduk dunia mengalami hambatan disabilitas, dengan rasio 1 banding 6 orang. Di Indonesia, angka tersebut mencapai 6% dari populasi atau 1 banding 17 orang.
Lestari menegaskan bahwa upaya memenuhi hak pendidikan bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan wujud implementasi Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, yang menjamin hak pendidikan bagi setiap warga negara. Ia juga mengingatkan agar langkah-langkah pemenuhan hak ini dilaksanakan secara serius dan konsisten.
Rerie, sapaan akrab Lestari, menyatakan bahwa pendidikan inklusif merupakan solusi untuk mengatasi keragaman layanan pendidikan di Indonesia. Sistem ini diyakini mampu memberikan kesempatan kepada semua anak untuk belajar bersama dalam lingkungan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan mereka.
Baca Juga: Selly Andriany Gantina Dorong Assessment Kejiwaan Tersangka Pelecehan Seksual IWAS
Namun, Lestari Moerdijat menekankan pentingnya perencanaan yang matang dengan tahapan yang jelas, sehingga mudah dipahami dan diimplementasikan oleh pemangku kepentingan di tingkat pusat, daerah, serta penyelenggara pendidikan.
Sebagai anggota Komisi X DPR RI dari Dapil Jawa Tengah II (Kudus, Demak, Jepara) dan Majelis Tinggi Partai NasDem, Rerie mendorong agar proses akselerasi pendidikan inklusif dilakukan secara transparan dengan dukungan semua pihak.
“Pemenuhan hak pendidikan bagi setiap anak bangsa harus segera diwujudkan demi lahirnya generasi penerus yang tangguh dan berdaya saing di masa depan,” tandasnya.
Sumber: fraksinasdem.org
