Jakarta, PR Politik (05/11) — Anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi PKS, Muh Haris, menekankan pentingnya akurasi dalam peralihan subsidi energi, termasuk BBM, listrik, dan LPG, menjadi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Menurutnya, kebijakan ini harus dilakukan dengan cermat agar benar-benar diterima oleh masyarakat yang paling membutuhkan.
“Dengan rencana pemerintah untuk mengalihkan subsidi langsung menjadi bantuan tunai, kami mendukung langkah ini. Namun, perlu dipastikan agar mekanisme penyaluran yang diterapkan benar-benar efektif dan tepat sasaran,” ujar Muh Haris dalam rapat Komisi XII.
Haris menjelaskan bahwa peralihan subsidi ini bisa menghemat anggaran negara. Anggaran yang dialihkan langsung kepada keluarga miskin dan rentan diharapkan lebih bermanfaat. Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada keakuratan data penerima bantuan.
“Efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada validitas data penerima. Pendataan yang akurat dan real-time sangat diperlukan agar tidak ada kebocoran atau penerima bantuan yang tidak layak,” tambahnya.
Baca juga: Peningkatan Kualitas Pendidikan Tinggi Jadi Prioritas: Mendorong Lulusan Berdaya Saing
Muh Haris juga menyoroti pentingnya penggunaan teknologi digital dan koordinasi lintas sektor untuk memastikan data penerima BLT akurat. “Kami mendorong pemerintah untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memverifikasi data penerima bantuan. Kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) penting untuk memastikan bantuan ini tepat sasaran,” jelasnya.
Selain itu, Haris menekankan peran pemerintah daerah dan pemantauan ketat dalam implementasi skema ini. Dengan pendekatan berbasis data dan evaluasi rutin, peralihan subsidi diharapkan lebih efisien dan tepat guna.
Haris juga mengingatkan pentingnya transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat terkait perubahan skema subsidi ini. “Kita harus menghindari potensi konflik sosial akibat kesalahpahaman. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi intensif terkait syarat dan mekanisme pencairan bantuan ini,” ujarnya.
Alokasi subsidi energi dalam APBN 2024 mencapai Rp189,1 triliun. Subsidi BBM dan LPG 3 kg mengambil porsi Rp113 triliun, sementara subsidi listrik sebesar Rp75,8 triliun. Perubahan skema ini diproyeksikan dapat menghemat anggaran hingga Rp150 triliun per tahun. Dana yang dihemat ini direncanakan untuk dialokasikan ke program pembangunan yang lebih produktif.
Muh Haris berharap peralihan subsidi energi ini berdampak positif bagi masyarakat yang paling terdampak. “Kami di Komisi XII akan terus mengawasi kebijakan ini agar berjalan baik. Langkah ini penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia,” tutupnya.
