Jakarta, PR Politik – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2014-2016, Sudirman Said, memberikan apresiasi terhadap tawaran skenario ketahanan energi yang digagas oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ia menilai gagasan tersebut dapat menjadi tawaran solusi yang konkret jika terus didalami bersama para ahli.
Hal tersebut diungkapkan Sudirman usai menyimak paparan Ketua DPP PKS Bidang Energi, Lingkungan Hidup, dan Perubahan Iklim, Agus Ismail, dalam program IQRO PKS edisi kedua bertajuk “Perang di Timur Tengah: Dampak dan Solusi Hadapi Krisis Energi”.
“Presentasi Pak Ismail itu bisa menjadi tawaran PKS jika didalami dan dimatangkan dengan para ekspert. Saya kira akan disambut baik,” ujarnya dalam keterangannya.
Dalam forum tersebut, PKS menawarkan tiga pilar skenario ketahanan energi nasional:
-
Subsidi Tepat Sasaran: Peralihan skema subsidi berbasis komoditas menjadi berbasis individu.
-
Optimalisasi Elektrifikasi: Percepatan penggunaan kendaraan listrik secara masif.
-
Transisi Energi Bertahap: Migrasi dari PLTU batubara menuju energi baru terbarukan (EBT) dan nuklir.
Sudirman Said menyoroti bahwa hambatan utama ketahanan energi Indonesia selama ini terletak pada tiga faktor kronis: pola pikir jangka pendek, kebijakan yang bersifat populis, serta dominasi kepentingan pribadi. Ia memperingatkan bahwa kebijakan yang hanya mengejar popularitas justru akan menghambat target transisi energi nasional.
Lebih lanjut, Sudirman menekankan pentingnya kualitas kebijakan yang berlandaskan pada kepentingan masyarakat luas, konsistensi terhadap sains, serta kompetensi teknokrasi yang kuat. Tanpa dasar perhitungan yang matang, narasi politik mengenai kedaulatan energi dinilai tidak akan mampu menjawab tantangan krisis saat ini.
“Nanti waktu akan bicara bahwa narasi seindah apapun, kalau tidak didasari pada hitungan-hitungan teknokratik, maka tidak akan bisa menjawab krisis sekarang ini,” pungkasnya.
Langkah PKS yang membawa isu krisis energi global akibat dinamika Timur Tengah ke dalam forum diskusi teknokratis dianggap sebagai langkah strategis dalam menyusun peta jalan energi Indonesia yang lebih mandiri dan terukur di masa depan.
sumber : PKS
