Jakarta, PR Politik – Pemerintah resmi mempercepat langkah hilirisasi di sektor perkebunan sebagai strategi besar untuk memperkuat kemandirian energi nasional. Langkah ini bertujuan untuk mengonversi komoditas domestik menjadi produk turunan bernilai tambah tinggi guna menekan ketergantungan pada energi fosil di tengah tekanan ekonomi global.
Transformasi ini menempatkan subsektor perkebunan sebagai pilar utama dalam rantai pasok energi baru terbarukan (EBT). Kebijakan ini selaras dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang mendorong penguatan industri hilir untuk mengurangi beban impor energi negara.
Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa sudah saatnya paradigma pembangunan perkebunan bergeser dari sekadar penghasil bahan mentah menjadi basis industri pengolahan.
“Hasil perkebunan harus naik kelas. Tidak berhenti sebagai bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk turunan bernilai tinggi, termasuk bioenergi. Ini bagian dari upaya kita memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional, sebagaimana arahan Bapak Presiden,” ujarnya dalam keterangan resminya, Jumat (24/4).
Sejumlah komoditas unggulan seperti kelapa sawit, tebu, jagung, dan singkong kini difokuskan untuk menjadi bahan baku utama pengembangan biofuel, baik dalam bentuk biodiesel maupun bioetanol. Di sektor hulu, pemerintah terus menggenjot produktivitas melalui berbagai program strategis, antara lain:
-
Percepatan Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dan penguatan sertifikasi ISPO.
-
Perluasan Areal Tebu hingga 200.000 hektare secara nasional untuk swasembada gula dan kebutuhan bioetanol.
-
Pembenahan Data Informasi guna memastikan akurasi perencanaan pasokan bahan baku industri.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Perkebunan, Ali Jamil, menilai bahwa hilirisasi bukan hanya soal energi, melainkan motor penggerak ekonomi yang inklusif. Menurutnya, proses pengolahan di dalam negeri akan membuka lapangan kerja baru dan secara langsung mengangkat taraf hidup para petani.
“Hilirisasi perkebunan akan menciptakan nilai tambah di dalam negeri, memperkuat industri berbasis komoditas, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan pekebun. Ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi nasional,” katanya.
Ia menambahkan bahwa ke depan, komoditas perkebunan tidak lagi hanya dipandang sebagai pemenuh kebutuhan pangan, tetapi juga sebagai sumber bahan baku energi terbarukan yang sangat prospektif.
Guna memastikan keberlangsungan program ini, pemerintah akan memperkuat sinergi antara kebijakan di sisi hulu, industri pengolahan, hingga kebijakan energi nasional. Integrasi ini diharapkan menjadi fondasi yang kokoh dalam menjaga ketahanan pangan dan energi secara simultan, sekaligus memacu pertumbuhan ekonomi hijau yang berkelanjutan di masa depan.
sumber : Kementan RI
