Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi XII DPR RI Fraksi PKS, Meitri Citra Wardani, menekankan pentingnya transparansi pemerintah dalam setiap kebijakan sektor energi, khususnya terkait isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dan kelangkaan LPG di tengah dinamika geopolitik global.
Hal tersebut disampaikannya dalam wawancara bersama MNC Trijaya FM pada Senin (20/04) pagi. Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum ada penyampaian resmi terkait rencana kenaikan harga BBM dalam rapat bersama mitra kerja Komisi XII DPR RI.
“Bahwasannya memang kalau untuk kenaikan harga belum disampaikan. Hanya mereka semua melaporkan bagaimana penyebab dari geopolitik ini terkait kekurangan pasokan minyak dan juga gas,” ujar Meitri.
Menurutnya, DPR RI sebagai lembaga pengawas sekaligus representasi rakyat seharusnya mendapatkan informasi yang memadai agar dapat menjelaskan kondisi yang sebenarnya kepada masyarakat.
“Harusnya kita diberikan tahu infonya. Bagaimanapun kita ini sebagai fungsi pengawasan sekaligus mewakili aspirasi dari masyarakat di masing-masing dapil,” tegasnya.
Meitri juga menyoroti pentingnya komunikasi publik yang jelas agar masyarakat tidak terjebak dalam spekulasi maupun prasangka negatif terhadap pemerintah.
“Harusnya kita diberikan info lebih lanjut supaya masyarakat ini tidak kaget, tidak hanya mengawur dan memilih buruk sangka ke pemerintah,” lanjutnya.
Terkait kebijakan penyesuaian harga BBM non-subsidi, ia menilai langkah tersebut masih dapat dipahami dalam jangka pendek, mengingat adanya tekanan global pada sektor energi.
“Ini mungkin adalah solusi yang cukup bagus untuk jangka pendek ini, tapi kita juga harus memikirkan jangka panjangnya seperti apa,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa kebijakan tersebut relatif tidak berdampak langsung terhadap masyarakat menengah ke bawah, karena penyesuaian hanya terjadi pada BBM non-subsidi.
“Yang dinaikkan ini kan bukan subsidi, jadi efeknya mungkin bagi masyarakat kelas menengah ke atas, tidak mengganggu kelas menengah ke bawah,” jelasnya.
Di sisi lain, Meitri mengungkapkan adanya keluhan masyarakat di daerah pemilihannya terkait kelangkaan LPG. Saat melakukan reses di wilayah Mojokerto, Jombang, dan Nganjuk, ia menemukan distribusi LPG yang belum sepenuhnya tepat sasaran.
“Memang banyak keluhan terkait LPG atau keterbatasan LPG yang diperjualbelikan. Memang dibatasi dan diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah,” ungkapnya.
Namun demikian, ia menilai pengawasan distribusi LPG masih perlu diperkuat agar subsidi benar-benar dinikmati oleh kelompok yang berhak.
“BPH ini juga harus tegas supaya pengawasan ini berjalan dengan baik dan tegas dan lugas,” tegas Meitri.
Lebih lanjut, ia mendorong adanya sinergi yang lebih kuat antara pemerintah dan DPR RI dalam merumuskan kebijakan sektor energi, termasuk memastikan keberlanjutan pasokan dan stabilitas harga.
“Seharusnya pemerintah saat ini bisa saling sinergi lebih kuat, lebih solid, dan lebih menginformasikan secara transparansi tanpa harus ada ditutup-tutupi,” katanya.
Menutup pernyataannya, Meitri memastikan DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan serta menyerap aspirasi masyarakat, khususnya di tengah dinamika sektor energi global.
“Kita mengedepankan untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat Negara Republik Indonesia,” pungkasnya.
