Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Ellen Esther Pelealu, menyoroti paradoks kesejahteraan nelayan dalam Forum Diskusi Hari Nelayan Nasional 2026 yang diinisiasi Wakil Ketua MPR RI Edhie Baskoro Yudhoyono.
Bertema Kesejahteraan Nelayan Indonesia: Optimalisasi Ekonomi Biru dan Pemanfaatan Kekayaan Laut Berkelanjutan, forum yang digelar pada Senin, 6 April 2026 tersebut mengupas capaian signifikan sektor perikanan nasional yang justru berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan nelayan kecil yang masih tertinggal.
Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), produksi perikanan tangkap sepanjang 2025 mencapai 7,85 juta ton dengan nilai ekspor hasil perikanan sebesar Rp106,68 triliun atau meningkat 5,2 persen secara tahunan. Komoditas tuna dan cakalang menjadi penyumbang utama dengan nilai Rp17,7 triliun atau 16,5 persen dari total ekspor.
Selain itu, pasokan ikan pada periode Januari hingga Maret 2026 tercatat mengalami surplus. Produksi mencapai 3,57 juta ton, sementara kebutuhan konsumsi berada di angka 1,94 juta ton. Ketersediaan ini ditopang oleh 2.287 unit cold storage dengan total kapasitas mencapai 899 ribu ton.
Dalam Rencana Kerja (Renja) KKP 2026, pemerintah menetapkan target yang lebih ambisius, antara lain Produk Domestik Bruto (PDB) sektor perikanan sebesar Rp626,04 triliun, volume produksi 25,84 juta ton, serta nilai ekspor sebesar Rp114 triliun. Target tersebut mempertegas posisi ekonomi biru sebagai kerangka utama kebijakan nasional di sektor kelautan dan perikanan.
Namun demikian, indikator kesejahteraan nelayan melalui Nilai Tukar Nelayan (NTN) masih menjadi pekerjaan rumah. Sepanjang 2025, NTN tercatat hanya mencapai 103,89 atau di bawah target 105. Pada Februari 2026, NTN naik tipis menjadi 108,34 atau meningkat 0,35 persen dibandingkan Januari.
“Stok ikan berlimpah tidak otomatis berarti harga bagus di tangan nelayan kecil,” tegas Ellen Esther Pelealu dalam keterangan resmi, Kamis, 9 April 2026.
Ia juga menyoroti anjloknya harga tuna di tingkat nelayan yang turun dari Rp60.000 per kilogram menjadi kisaran Rp18.000 hingga Rp40.000 per kilogram akibat praktik tata niaga yang masih dikuasai tengkulak.
Ellen menegaskan bahwa Komisi IV DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal implementasi kebijakan ekonomi biru agar mampu menghadirkan kesejahteraan bagi nelayan, menjaga kelestarian laut, serta memperkuat peran ikan sebagai sumber protein dalam ketahanan pangan nasional.
“Kesejahteraan nelayan tidak boleh hanya diukur dari angka produksi atau ekspor, tetapi harus terasa pada pendapatan bersih, akses BBM, harga ikan di tingkat nelayan, dan keselamatan kerja di laut,” ujarnya.
