Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf, menekankan pentingnya pembenahan menyeluruh dalam rencana transformasi Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN), terutama terkait kualitas pendidikan, arah kelembagaan, serta dukungan anggaran.
Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI bersama sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk perwakilan STPN dan alumni, di Kompleks Parlemen, Senayan.
Menurut Dede, wacana menjadikan STPN sebagai sekolah kedinasan penuh tidak dapat dilepaskan dari kesiapan pembiayaan. Ia menilai alokasi anggaran saat ini belum mampu menjawab kebutuhan riil pendidikan kedinasan yang memiliki karakteristik khusus.
“Sekolah kedinasan itu tidak bisa disamakan dengan perguruan tinggi umum. Kebutuhannya lebih besar, baik dari sisi fasilitas, pembinaan, maupun kualitas pendidikan. Kalau anggarannya terbatas, hasilnya juga tidak maksimal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa peningkatan anggaran harus dirancang secara bertahap dan realistis, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Namun, komitmen pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, menjadi faktor kunci dalam merealisasikan rencana tersebut.
“Ini soal komitmen anggaran. Kalau ingin kualitas meningkat, maka dukungan pembiayaan juga harus mengikuti. Tinggal bagaimana persetujuan dari Kementerian Keuangan,” tegas politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Selain aspek pembiayaan, Dede juga menyoroti tantangan pada kualitas sumber daya manusia, terutama tenaga pengajar. Ia mengungkapkan masih terdapat kesenjangan kesejahteraan dosen di sekolah kedinasan dibandingkan dengan perguruan tinggi lainnya.
Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap minat tenaga pengajar berkualitas untuk bergabung di institusi kedinasan.
“Kalau kesejahteraan dosennya tidak kompetitif, tentu sulit menarik tenaga pengajar terbaik. Ini harus dibenahi agar kualitas pendidikan bisa meningkat,” jelasnya.
Lebih lanjut, Dede menekankan pentingnya kejelasan arah pengembangan STPN agar tidak terjadi tumpang tindih konsep antara model politeknik dan sekolah spesialis. Kejelasan ini dinilai penting untuk memastikan lulusan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, khususnya di sektor pertanahan.
“Program studi harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan lembaga. Harus ada link and match, supaya lulusan bisa langsung terserap dan berkontribusi,” ujarnya.
Ia mengingatkan bahwa tanpa perencanaan yang matang, transformasi kelembagaan berisiko tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kualitas lulusan.
“Jangan sampai kita ubah status, tapi tidak diikuti dengan perbaikan sistem. Yang kita butuhkan adalah kualitas, bukan sekadar perubahan nama,” pungkasnya.
