Jakarta, PR Politik – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyoroti kondisi kritis yang dihadapi petani tebu akibat tidak terserapnya gula produksi dalam negeri. Meski kebutuhan nasional masih sangat tinggi, fenomena rembesan gula rafinasi ke pasar konsumsi dinilai menjadi faktor utama yang merusak harga dan merugikan petani lokal.
Persoalan ini diungkapkan dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu (8/4). Mentan menegaskan bahwa tata niaga gula saat ini mengalami anomali yang harus segera dibenahi.
“Kita temukan rembesan gula rafinasi yang masuk ke pasar sebagai gula konsumsi. Ini sangat membahayakan karena menekan harga dan membuat gula petani tidak terserap. Kalau ini tidak ditertibkan, petani yang paling dirugikan,” tegasnya.
Mentan memaparkan adanya kejanggalan dalam arus dagang gula nasional. Di satu sisi, Indonesia masih aktif melakukan impor, namun di sisi lain, stok gula domestik justru sulit terjual. Kondisi serupa menular pada harga molase yang merosot tajam dari Rp1.900 per liter menjadi sekitar Rp1.000 pada Maret 2026.
Dampak buruk ini juga menghantam kinerja BUMN. Kepala Badan Pengaturan BUMN, Dony Oskaria, mengungkapkan bahwa perusahaan gula negara mengalami tekanan hebat.
“Sugar Co membukukan rugi Rp680 miliar pada 2025 akibat harga yang tidak cukup baik, yang dipicu oleh impor gula yang tidak terkontrol,” ungkap Dony. Ia menambahkan bahwa membanjirnya produk impor tidak hanya menghambat penyerapan hasil tani, tetapi juga mengganggu stabilitas industri gula nasional secara keseluruhan.
Selain membenahi sektor hilir melalui pengetatan aturan Larangan dan Pembatasan (Lartas) bagi gula rafinasi, pemerintah juga menggenjot produktivitas di sektor hulu. Saat ini, sekitar 70–80 persen tanaman tebu nasional dinilai sudah tidak produktif.
Sebagai solusi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,7 triliun untuk program peremajaan tebu atau bongkar ratoon. Targetnya adalah meremajakan sekitar 300 ribu hektare lahan tebu secara bertahap guna meningkatkan produktivitas dari rata-rata saat ini yang berada di angka 4,74 ton Gula Kristal Putih (GKP) per hektare.
“Bapak Presiden meminta kami membantu petani tebu. Kami sudah anggarkan Rp1,7 triliun untuk program bongkar ratoon, dengan target peremajaan sekitar 300 ribu hektare secara bertahap,” jelasnya.
Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, menekankan bahwa semangat petani untuk menanam akan tumbuh jika terdapat jaminan pasar dan harga yang layak. Ia menyebut situasi saat ini sebagai paradoks yang harus diakhiri melalui pengawasan ketat terhadap distribusi gula rafinasi agar tetap berada di jalur industri.
“Intinya kunci swasembada itu sederhana, banyak tanam, banyak panen, dan banyak produksi. Tapi sekarang terjadi paradoks, kita impor gula, sementara gula petani tidak laku. Ini karena banjir gula rafinasi ke pasar konsumsi,” tegasnya.
Berdasarkan data proyeksi 2025, produksi GKP nasional diperkirakan mencapai 2,67 juta ton, sementara kebutuhan nasional menyentuh 6,7 juta ton (2,8 juta ton gula konsumsi dan 3,9 juta ton gula industri). Pemerintah optimistis, dengan menyeimbangkan tata niaga hilir dan perbaikan tanaman di hulu, swasembada gula konsumsi nasional dapat segera tercapai sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tebu.
sumber : Kementan RI
