Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menegaskan bahwa Indonesia wajib menjalankan strategi pembangunan yang konsisten dan terarah demi melepaskan diri dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap). Hal ini menjadi krusial di tengah dinamika ekonomi global yang kian tidak menentu.
Pernyataan tersebut disampaikan Suahasil dalam sesi penutup acara “TREND: Tutur Economic Dialogue 2026” di Jakarta, Selasa (7/4). Ia menekankan bahwa meskipun tantangan global berat, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam posisi yang sangat solid.
“Itu banyak negara lain iri bisa punya pertumbuhan di atas 5 persen, bisa punya inflasi di kaliber 3 persen. Lalu kemudian surplus dagang kita sudah 70 bulan berturut-turut, 5 tahun lebih surplus dagang, cadangan devisa kita memadai, manufaktur kita masih ekspansif,” jelasnya.
Untuk menjaga momentum pertumbuhan di atas 5 persen, Wamenkeu memaparkan lima agenda strategis yang harus dijalankan secara berkesinambungan oleh setiap periode pemerintahan:
-
Produktivitas SDM: Peningkatan kualitas tenaga kerja melalui penguatan sektor pendidikan, kesehatan, dan sistem perlindungan sosial.
-
Infrastruktur Strategis: Memperluas akses layanan dasar serta memperkuat kedaulatan pangan dan ketahanan energi nasional.
-
Reformasi Kelembagaan: Menciptakan birokrasi yang efektif dan kredibel agar regulasi memberikan dampak nyata bagi pelaku usaha.
-
Kebijakan Makro Adaptif: Merumuskan kebijakan ekonomi yang responsif terhadap perubahan cepat di kancah global.
-
Stabilitas Politik & Keamanan: Menjaga iklim nasional yang kondusif sebagai prasyarat mutlak keberhasilan pembangunan.
“Konsisten aja pada lima ini, kalau buat saya. Nah, tentu konsistensi ini kita terjemahkan di setiap periode pemerintahan, dan oleh setiap periode pemerintahan diterjemahkan dalam APBN dari tahun ke tahun,” tegasnya.
Suahasil menutup paparannya dengan menggarisbawahi bahwa efektivitas kelima agenda tersebut sangat bergantung pada kepercayaan publik dan dunia usaha terhadap institusi negara. Kredibilitas instrumen kebijakan seperti APBN, badan investasi Danantara, hingga kebijakan moneter adalah hal yang mutlak.
“Kredibilitas menjadi sangat penting. APBN yang kredibel, Danantara yang kredibel, dan tentu kebijakan moneter yang kredibel, yang dipercaya oleh masyarakat, dipercaya oleh dunia usaha. Ini menjadi modal yang sangat penting,” pungkasnya.
Pemerintah optimistis bahwa melalui koordinasi kebijakan yang kuat dan konsistensi pada jalur pembangunan yang telah ditetapkan, Indonesia mampu melakukan lompatan menjadi negara maju dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
sumber : Kemenkeu RI
