Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Muhammad Syauqie, menyoroti persoalan pendangkalan alur Sungai Mentaya yang dinilai berpotensi mengganggu aktivitas transportasi serta perekonomian masyarakat di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah.
Syauqie menjelaskan bahwa tingginya sedimentasi tidak hanya terjadi di Sungai Mentaya. Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah wilayah lain di Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah yang memiliki banyak jalur transportasi sungai.
“Terkait pendangkalan alur Sungai Mentaya, mungkin itu juga berlaku di seluruh Indonesia. Di Kalimantan Tengah sendiri banyak alur-alur sungai yang sedimentasinya tinggi,” ujar Syauqie, Senin (16/3/2026).
Menurutnya, upaya pengerukan alur sungai tidak dapat sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, diperlukan kerja sama dengan pihak ketiga agar proses pengerukan dapat dilakukan secara optimal.
“Pengerukan alur itu tidak bisa menggunakan APBN secara langsung. Karena itu kita membutuhkan kerja sama dengan pihak ketiga untuk melakukan pengerukan alur sungai,” jelasnya.
Meski demikian, Syauqie menegaskan bahwa persoalan ini akan dibawa ke tingkat pusat untuk dibahas bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perhubungan, guna mencari solusi yang tepat terhadap persoalan sedimentasi di alur sungai.
“Nanti ini akan kami bahas di pusat bersama mitra kerja kami agar bisa mencari solusi terhadap alur sungai yang sedimentasinya tinggi ini,” katanya.
Ia menilai, apabila pengerukan alur sungai dapat dilakukan secara optimal, maka dampaknya akan sangat signifikan terhadap kelancaran transportasi sungai serta aktivitas perdagangan masyarakat yang selama ini bergantung pada jalur perairan.
“Harapannya alur yang padat dengan sedimentasi ini bisa dikeruk sehingga memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat,” ujarnya.
Selain menyoroti persoalan pendangkalan sungai, Syauqie juga mengungkapkan bahwa sejumlah program DPR RI direncanakan akan masuk ke wilayah Kotawaringin Timur. Program tersebut di antaranya Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau bedah rumah, serta sejumlah program di sektor kesehatan dan pembangunan infrastruktur.
Ia pun meminta masyarakat untuk bersabar karena berbagai program tersebut masih dalam proses dan akan direalisasikan secara bertahap.
“Insyaallah banyak program yang akan masuk ke Kotim, tinggal menunggu waktunya saja,” pungkasnya.
