Guinea Ekuatorial, PR Politik – Pemerintah Indonesia dan Sao Tome dan Principe resmi menandatangani Perjanjian Bebas Visa bagi pemegang paspor diplomatik dan dinas. Kesepakatan strategis ini dicapai dalam pertemuan bilateral antara Wakil Menteri Luar Negeri (Wamenlu) RI, Arrmanatha Nasir, dengan Menteri Negara Urusan Luar Negeri Sao Tome dan Principe, Ilza Amado Vaz, di sela-sela KTT Organization of African, Caribbean, and Pacific States (OACPS) ke-11.
Langkah ini dipandang sebagai pembuka jalan bagi intensifikasi kerja sama di berbagai sektor, mulai dari tata kelola maritim hingga perdagangan energi.
Wamenlu Arrmanatha, yang akrab disapa Tata, menyampaikan apresiasi atas kesamaan visi kedua negara dalam memperkuat kerja sama kelautan. Hubungan ini sebelumnya telah diperkuat melalui kehadiran Perdana Menteri Sao Tome dan Principe pada KTT Archipelagic and Island States (AIS) Forum di Bali tahun 2023 lalu.
Fokus kerja sama bilateral ke depan akan meliputi:
-
Penjajakan mekanisme konsultasi bilateral resmi.
-
Peningkatan volume perdagangan dan investasi.
-
Penguatan kerja sama pembangunan lintas sektor.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia juga menggalang dukungan internasional untuk posisi strategis di kancah global. Indonesia mengharapkan peran aktif Sao Tome dan Principe dalam mendukung agenda ekonomi dan politik nasional.
“Kami mengharapkan dukungan Sao Tome dan Principe terhadap pencalonan Indonesia sebagai Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030, serta dalam mendorong terwujudnya Preferential Trade Agreement (PTA) antara Indonesia dan ECOWAS,” ujarnya.
Sebagai mitra di kawasan Afrika Barat, Sao Tome dan Principe memiliki nilai ekonomis penting bagi industri dalam negeri Indonesia, terutama sebagai salah satu sumber impor kakao. Selain itu, kedua negara melihat peluang besar dalam pengembangan manajemen pariwisata serta sektor energi, khususnya minyak dan gas.
Penandatanganan perjanjian bebas visa ini diharapkan dapat mempermudah mobilitas para pejabat dan diplomat kedua negara guna mengakselerasi realisasi kerja sama teknis di lapangan, sekaligus mendorong tata kelola global yang lebih inklusif dan berkeadilan.
sumber : Kemlu RI
