Jakarta, PR Politik – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, menerima kunjungan para Duta Besar negara-negara Teluk (GCC) dan Yordania guna membahas situasi keamanan di Timur Tengah yang tengah mengalami eskalasi serius, Senin (9/3). Pertemuan yang diinisiasi oleh Duta Besar Bahrain selaku pemegang Presidensi Gulf Cooperation Council (GCC) ini menjadi forum krusial untuk menyelaraskan pandangan mengenai stabilitas kawasan.
Dalam kesempatan tersebut, para diplomat dari Bahrain, Arab Saudi, Oman, Yordania, serta perwakilan Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Qatar memaparkan kondisi terkini di negara masing-masing. Mereka turut mengapresiasi inisiatif proaktif Presiden RI dan Menlu RI yang telah membangun komunikasi intensif dengan para pemimpin negara-negara Arab dalam beberapa waktu terakhir.
Menlu Sugiono mengungkapkan keprihatinan mendalam pemerintah Indonesia atas ketegangan yang kian memuncak, yang dinilai dapat memicu ketidakpastian keamanan secara global. Indonesia secara tegas mendesak semua pihak untuk menahan diri dan mengutamakan meja perundingan sebagai solusi tunggal.
Indonesia juga menegaskan kesiapannya untuk mengambil peran lebih aktif dalam meredam konflik. Jika disepakati oleh pihak-pihak yang bertikai, Indonesia menyatakan kesediaan untuk bertindak sebagai honest broker atau penengah yang netral guna memfasilitasi dialog damai dengan tetap menjunjung tinggi hukum internasional dan perlindungan warga sipil.
Selain isu perdamaian, Menlu Sugiono memberikan perhatian khusus pada aspek kemanusiaan, terutama menyangkut keselamatan warga negara Indonesia yang berada di zona terdampak.
“Menlu RI juga menyampaikan perhatian terhadap keselamatan WNI di kawasan, yang saat ini berjumlah 495 ribu orang di negara GCC dan Yordania, serta mengharapkan dukungan negara-negara setempat dalam memastikan pelindungan mereka,” tulis laporan resmi Kementerian Luar Negeri.
Sinergi dengan pemerintah setempat diharapkan dapat memberikan jaminan keamanan bagi ratusan ribu pekerja migran dan ekspatriat Indonesia di tengah dinamika keamanan yang tidak menentu.
sumber : Kemlu RI
