Jakarta, PR Politik – Menteri Luar Negeri RI, Sugiono, secara resmi memperkenalkan konsep “Diplomasi Ketahanan” sebagai pilar fundamental politik luar negeri Indonesia dalam menghadapi dinamika global yang semakin keras dan tidak terprediksi. Strategi ini dicanangkan untuk memastikan kepentingan nasional dan kebutuhan rakyat tetap terjaga di tengah kompetisi dunia yang ketat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri (PPTM) 2026 di Jakarta, Rabu (14/1), yang turut dihadiri para mantan Menlu seperti Alwi Shihab dan Retno Marsudi, serta jajaran diplomat asing dan anggota DPR RI.
“Indonesia perlu memperkuat Diplomasi Ketahanan sebagai pilar fundamental Politik Luar Negeri Indonesia yang berangkat dari kebutuhan rakyat dan kepentingan nasional,” tegasnya.
Diplomasi Ketahanan Indonesia dibangun di atas empat pilar strategis: Keamanan, Ekonomi, Energi, dan Pangan. Menlu menjelaskan bahwa hanya negara yang kuat secara domestik yang memiliki daya tawar tinggi di kancah internasional.
Dalam aspek keamanan, Indonesia berhasil mencatat kemajuan signifikan pada tahun 2025 dalam penyelesaian batas darat dan maritim dengan negara tetangga seperti Malaysia, Timor-Leste, dan Vietnam. Selain itu, sinergi kebijakan luar negeri dan pertahanan diperkuat melalui dialog two plus two dengan Tiongkok, Jepang, Australia, dan Turkiye untuk mitigasi risiko strategis.
“Karena di dunia yang tidak pasti, hanya negara yang kuat di dalam yang akan memiliki daya tawar di luar,” tambahnya.
Di sektor ekonomi, Kemenlu menginisiasi pembentukan Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan. Indonesia fokus pada diversifikasi mitra melalui perjanjian kerja sama dengan EAEU, Kanada, dan Peru, serta mempercepat penyelesaian perundingan CEPA dengan Uni Eropa.
Terkait isu domestik yang mendesak, diplomasi diarahkan untuk mendukung:
-
Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Melalui kolaborasi dengan School Meals Coalition dan badan dunia.
-
Swasembada Energi: Target pembangunan PLTN pertama pada 2032 serta transisi energi yang adil.
“Di dunia yang bergejolak, ketahanan ekonomi adalah daya tahan sekaligus daya tawar,” tegasnya.
Pelindungan warga negara tetap menjadi prioritas utama. Sepanjang 2025, negara telah memulangkan 27.768 WNI dari berbagai situasi krisis. “Bagi WNI di luar negeri, yang paling penting adalah merasakan kehadiran dan perlindungan negara,” ujar Menlu. Selain itu, pemberdayaan diaspora kini diperkuat melalui inisiatif Nomor Induk Diaspora dan sistem Satu Data Diaspora.
Menutup pernyataannya, Menlu mengingatkan bahwa ancaman masa depan juga bersumber dari teknologi baru seperti Kecerdasan Artifisial (AI) dan ruang siber. Ia menekankan bahwa teknologi harus menjadi pelayan kemanusiaan (servant of humanity), dan diplomat Indonesia harus mampu menentukan aturan main (rules of the game) di kancah global agar Indonesia tidak hanya menjadi penonton perubahan.
sumber : Kemlu RI
