Jakarta, PR Politik (26/11) – Kehadiran Artificial Intelligence (AI) atau kecerdasan buatan menjadi bagian tak terpisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meski membawa manfaat besar, AI juga menghadirkan tantangan yang harus dikelola secara bijak demi menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan nilai-nilai kemanusiaan.
“Kecerdasan Buatan (AI) telah menimbulkan kekhawatiran di kalangan ahli karena potensinya mengubah struktur industri, ekonomi, dan masyarakat. Salah satu pertanyaan penting adalah sejauh mana manusia akan mengandalkan AI untuk pengambilan keputusan. Selain itu, ada risiko kesenjangan digital yang semakin melebar antara kelompok yang memiliki akses terhadap teknologi ini dengan mereka yang tidak memiliki akses atau aksesnya terbatas,” ungkap anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Amelia Anggraini. Pernyataan itu disampaikannya dalam sesi Science, Technology, and Innovation Committee pada Sidang Pleno ke-11 International Parliament for Tolerance and Peace (IPTP) di Phnom Penh, Kamboja, Minggu (24/11/2024).
Sebagai anggota Komisi I DPR RI, Amelia menekankan pentingnya langkah kolektif dari parlemen global untuk menyusun kerangka kebijakan yang memastikan AI digunakan secara bertanggung jawab. Ia menyoroti perlunya pengawasan terhadap implementasi teknologi ini agar tidak menciptakan ketimpangan sosial baru.
“Parlemen memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa AI digunakan secara bertanggung jawab dan tidak menciptakan ketimpangan sosial baru. Pengawasan terhadap penggunaan AI di berbagai sektor sangat penting untuk mencegah munculnya kelompok masyarakat rentan yang terdampak oleh perkembangan teknologi yang begitu pesat,” tegas Amelia.
Legislator dari Fraksi NasDem yang mewakili Dapil Jawa Tengah VII (Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Purbalingga) ini juga menyerukan perlunya kerja sama internasional dalam mengembangkan regulasi teknologi. Menurut Amelia, regulasi tersebut harus mendorong inovasi sekaligus menjamin keadilan sosial serta perlindungan hak asasi manusia.
“Kerja sama global sangat diperlukan untuk memastikan regulasi yang seimbang, yang tidak hanya mendorong inovasi teknologi tetapi juga menjamin keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia,” tambahnya.
Amelia berharap langkah ini dapat menjadi panduan bagi negara-negara di seluruh dunia untuk mengelola perkembangan AI secara bijaksana demi menciptakan masa depan yang inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat.
Baca Juga: Meitri Citra Wardani: Swasembada Energi Butuh Partisipasi Aktif Masyarakat
Sumber: fraksinasdem.org
