Makassar, PR Politik – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan komitmennya untuk memperkuat kemitraan dengan sekolah swasta melalui kebijakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan. Upaya mewujudkan pendidikan berkualitas bagi semua tersebut tercermin dalam Seminar Nasional bertema “Evaluasi SPMB Menuju Pendidikan Berkualitas dan Inklusif,” yang digelar di Makassar, Sabtu (11/10).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan bagian dari upaya menghadirkan sistem penerimaan peserta didik yang adil, transparan, dan berpihak pada semua kalangan.
“Setiap anak Indonesia berhak memperoleh pendidikan bermutu tanpa diskriminasi baik karena ekonomi, agama, maupun kondisi fisik. Itu amanat konstitusi,” ujarnya.
Mu’ti menjelaskan bahwa SPMB memiliki empat jalur penerimaan: domisili, prestasi, afirmasi, dan mutasi. Istilah domisili dipilih menggantikan zonasi untuk menghindari persepsi negatif dan memberi makna yang lebih inklusif. Ia menambahkan, mulai November 2025 pemerintah akan menguji coba Tes Kemampuan Akademik (TKA) untuk jalur prestasi akademik di jenjang tertentu, dan jenjang SMP serta SD pada Maret 2026.
Sebagai mitra strategis, sekolah swasta mendapat perhatian melalui berbagai inisiatif Kemendikdasmen, termasuk revitalisasi sarana-prasarana, redistribusi guru ASN, dan penguatan digitalisasi pembelajaran.
“Pendidikan negeri dan swasta adalah mitra strategis. Tahun ini, 23 persen anggaran revitalisasi kami berikan kepada sekolah swasta. Ini bukti bahwa semua anak bangsa berhak atas pendidikan yang bermutu,” tegasnya.
Anggota Komisi X DPR RI, Muslimin Bando, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Kemendikdasmen dalam menghadirkan kebijakan yang berpihak pada semua pihak.
“Saya bangga karena visi Bapak Menteri begitu jelas: Pendidikan bermutu untuk semua. Kalimat sederhana, tapi sarat makna. ‘Bermutu’ berarti berkualitas, dan ‘untuk semua’ berarti tanpa diskriminasi,” ujarnya.
Ketua BMPS Nasional, Ki Saur Panjaitan XIII, menyampaikan terima kasih atas kebijakan yang memberi ruang keadilan bagi sekolah negeri dan swasta. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan BMPS.
“Kami bukan mencari kedudukan, tapi berinvestasi untuk masa depan bangsa. Negeri dan swasta berbeda penyelenggara, namun tidak untuk dibeda-bedakan,” katanya.
Ketua BMPS Sulawesi Selatan Irman Yasin Limpo melaporkan bahwa pelaksanaan SPMB di Sulawesi Selatan berjalan baik, bahkan membuat banyak sekolah swasta yang sebelumnya tidak menerima siswa baru, kembali hidup.
“Ada sekolah di Makassar yang dua tahun tak menerima murid. Tahun ini, setelah kebijakan baru keluar, langsung dapat 150 siswa. Ini bukti nyata kebijakan yang berpihak,” ujarnya.
Mewakili Pemerintah Provinsi, Sekretaris Daerah, Jufri Rahman, menegaskan komitmen provinsi dalam menjalankan Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru ASN dan mendukung penuh pelaksanaan SPMB 2025.
“Sekolah swasta bukan penonton, tapi mitra strategis pemerintah. Kami percaya masa depan pendidikan Sulawesi Selatan akan semakin baik,” ungkapnya.
sumber : Kemendikdasmen RI
