Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi IX DPR RI, Neng Eem Marhamah Zulfa Hiz, mengingatkan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) agar berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam penyaluran jutaan butir multivitamin ke 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Neng Eem, langkah Kemenhan tersebut memang memiliki tujuan baik untuk mendukung kesehatan dan daya tahan tubuh para siswa. Namun, karena berkaitan dengan distribusi produk yang termasuk kategori obat atau suplemen kesehatan, maka penyalurannya harus dilakukan dengan melibatkan instansi berwenang.
“Multivitamin itu tetap termasuk produk kesehatan yang penggunaannya perlu diawasi. Jadi meskipun niatnya baik, tetap harus dikoordinasikan dengan Kemenkes dan BPOM agar manfaatnya benar-benar nyata dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari,” ujar Neng Eem di Jakarta, Rabu (8/10/2025).
Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) MPR RI itu menjelaskan bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan serta regulasi BPOM, setiap produk multivitamin wajib memenuhi standar keamanan, khasiat, dan mutu. Produk tersebut hanya boleh diedarkan dengan izin edar resmi dan pengawasan distribusi yang ketat agar tepat sasaran serta tidak disalahgunakan, terlebih untuk kelompok usia tertentu seperti siswa sekolah.
“Anak-anak dan remaja punya kebutuhan gizi yang berbeda, sehingga pemberian multivitamin sebaiknya disesuaikan dengan rekomendasi tenaga medis. Pemerintah, dalam hal ini Kemenhan, perlu melibatkan ahli gizi dan otoritas kesehatan agar kebijakan ini tepat guna,” lanjutnya.
Neng Eem menegaskan, koordinasi lintas kementerian menjadi hal penting untuk memastikan program kesehatan yang melibatkan produk farmasi berjalan efektif, aman, dan sesuai dengan regulasi nasional. “Kesehatan masyarakat, apalagi anak-anak, tidak boleh dijadikan ajang coba-coba. Semua harus sesuai standar,” pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Pertahanan menyalurkan 4,8 juta butir multivitamin kepada 100 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Penyaluran tersebut dilakukan oleh Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Donny Ermawan Taufanto di Lapangan Bhinneka Tunggal Ika, Gedung Kementerian Pertahanan (Kemenhan), Jakarta, Rabu (8/10/2025).
