Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS Reni Astuti menegaskan bahwa proses naturalisasi atlet asing untuk membela Indonesia harus sepenuhnya bebas dari unsur atau afiliasi dengan Israel. Hal ini disampaikan menyusul langkah tegas pemerintah yang membatalkan seluruh visa atlet Israel yang berencana bertanding dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta pada 19–25 Oktober mendatang.
Menurut Reni, keputusan pemerintah tersebut sejalan dengan amanat konstitusi dan prinsip politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk penjajahan serta mendukung perjuangan rakyat Palestina.
“Sikap pemerintah sudah tepat dan perlu diapresiasi. Indonesia punya komitmen konstitusional untuk menolak penjajahan. Karena itu, semua kebijakan di bidang olahraga, termasuk naturalisasi atlet, harus sejalan dengan sikap tersebut,” ujar Reni di Jakarta, Jumat (10/10).
Politisi PKS asal Daerah Pemilihan Surabaya–Sidoarjo itu menekankan pentingnya kewaspadaan dalam setiap proses naturalisasi agar tidak ada celah bagi individu yang memiliki keterkaitan atau rekam jejak dengan entitas Israel.
“Ini bukan sekadar soal administratif. Ini soal sikap politik dan moral bangsa. Jangan sampai ada yang dinaturalisasi untuk membela Indonesia, tapi ternyata pernah punya keterkaitan dengan Israel. Itu akan melukai perasaan rakyat Indonesia,” tegasnya.
Reni juga menyinggung pengalaman sebelumnya ketika sebuah perguruan tinggi di Indonesia menghadirkan narasumber dengan latar belakang pro-Israel tanpa verifikasi yang memadai.
“Kasus itu seharusnya jadi pelajaran penting. Dalam situasi global yang sensitif, kehati-hatian menjadi keharusan. Pemerintah dan federasi olahraga tidak boleh abai dalam menelusuri rekam jejak calon atlet naturalisasi,” ujarnya.
Selain menyoroti aspek politik luar negeri, Reni menilai proses naturalisasi atlet selama ini sering dilakukan tergesa-gesa tanpa perencanaan jangka panjang yang matang.
“Prosesnya jangan seperti tahu bulat yang digoreng mendadak. Kita ingin ada sistem pembinaan yang berkesinambungan, bukan solusi instan setiap kali menjelang kejuaraan,” tambahnya.
Ia juga mendorong agar Komisi X DPR RI dilibatkan secara aktif dalam proses pembahasan dan pengawasan naturalisasi atlet, mengingat komisi tersebut mewakili kepentingan publik di bidang pendidikan dan olahraga.
“Prestasi olahraga nasional tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip konstitusi dan nilai kemanusiaan. Kita ingin atlet naturalisasi yang benar-benar membela merah putih dengan hati, bukan sekadar berkewarganegaraan Indonesia di atas kertas,” tandasnya.
Sebagai penutup, Reni menyampaikan dukungannya terhadap konsistensi pemerintah Indonesia yang menolak kehadiran delegasi Israel di berbagai ajang internasional di Tanah Air. Menurutnya, langkah itu menegaskan bahwa Indonesia tidak hanya bersuara di forum diplomatik, tetapi juga teguh memegang prinsip di lapangan.
“Dunia harus tahu, Indonesia berdiri di sisi kemanusiaan dan kemerdekaan Palestina,” pungkasnya.
