Jakarta, PR Politik (22/11) – Anggota Komisi XII DPR RI, Muh Haris, menegaskan pentingnya peningkatan investasi di sektor energi hijau atau Energi Baru Terbarukan (EBT) sebagai bagian dari mendukung transisi energi dan mewujudkan swasembada energi berkelanjutan. Hal ini menjadi langkah strategis untuk memastikan pasokan energi yang ramah lingkungan, berkeadilan, serta mendukung pencapaian target perubahan iklim di tingkat nasional dan global.
Menurut Muh Haris, peningkatan investasi di sektor EBT menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memprioritaskan keberlanjutan energi nasional. “Tren investasi di sektor EBT terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun belum mencapai potensi maksimal. Sebagai contoh, pada tahun 2023, nilai investasi mencapai USD 1,5 miliar, sementara target pada 2024 adalah USD 2,6 miliar. Angka ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan transisi energi bersih,” jelasnya.
Di forum COP29 di Baku, Azerbaijan, Indonesia menandatangani perjanjian penting, termasuk investasi senilai USD 235 miliar untuk pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT dengan kapasitas 75 gigawatt dalam 15 tahun ke depan. Komitmen ini didukung oleh proyek besar seperti pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP).
Muh Haris menekankan bahwa investasi di sektor energi hijau harus didasarkan pada tiga pilar utama: sosial, ekonomi, dan lingkungan. “Proyek energi hijau harus memberikan akses energi yang merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat lokal,” ungkapnya.
Baca Juga: Thoriq Majiddanor Desak Kemenkeu Intensifkan Sosialisasi Kenaikan PPN 12%
Pentingnya pelibatan komunitas adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan dan pengelolaan proyek energi juga disampaikan oleh Muh Haris untuk memastikan keberlanjutan proyek-proyek tersebut. “Peningkatan investasi di sektor EBT mendukung kemandirian energi nasional dengan mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor,” tambahnya.
Dengan potensi energi terbarukan, seperti tenaga surya yang mencapai 207,8 GW dan panas bumi yang mencapai 23,9 GW, Indonesia dapat memperkuat stabilitas ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Transisi ke energi terbarukan juga akan membantu Indonesia mencapai target pengurangan emisi karbon sebesar 29% pada 2030 sesuai dengan Paris Agreement,” jelas Muh Haris.
Selain itu, dia mendorong pemerintah untuk memperkuat regulasi yang mendukung iklim investasi, termasuk memberikan insentif fiskal dan jaminan hukum bagi investor sektor energi hijau. “Kolaborasi dengan sektor swasta dan mitra internasional, seperti yang dilakukan dengan KfW senilai €1,2 miliar, sangat penting untuk mempercepat realisasi proyek energi hijau,” ujar Muh Haris.
Sebagai anggota Komisi XII DPR RI yang mengawasi sektor energi, Muh Haris berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan yang mendukung transisi energi dan mempercepat realisasi investasi di sektor EBT. “Langkah ini tidak hanya untuk memastikan swasembada energi, tetapi juga untuk menjaga kelestarian bumi bagi generasi mendatang,” tutupnya.
Sumber: fraksi.pks.id
