Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menegaskan dukungannya terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai salah satu agenda prioritas pemerintah. Namun, ia mengingatkan perlunya mempertimbangkan opsi lain dalam penyelenggaraan agar tujuan mulia Presiden mengentaskan gizi buruk bisa tercapai secara optimal.
“Kita harus dukung penuh, iya. Tapi opsi lain juga harus dipikirkan. Saya berkali-kali mengusulkan agar penyediaan MBG ini dikembalikan ke sekolah,” ujar Charles dalam RDP dengan Kepala Badan Gizi Nasional di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025).
Ia menyoroti mekanisme distribusi makanan yang disiapkan dari malam hingga disajikan siang hari. Menurutnya, rentang waktu yang panjang berisiko tinggi terhadap kontaminasi bakteri serta mengurangi kualitas rasa makanan. Hal ini, kata Charles, terbukti dari sejumlah laporan media yang menemukan sampel makanan mengandung bakteri.
“Rata-rata dapur menyiapkan makanan sejak jam 11 malam, dimasak jam 3–4 pagi, didistribusikan jam 7 pagi, baru dimakan jam 11 siang. Jendela waktunya panjang sekali, sehingga risiko kontaminasi pasti ada. Rasanya juga pasti berubah,” tegasnya.
Charles menilai, bila program ini dikembalikan ke sekolah, keterlibatan orang tua dapat mendorong kualitas makanan lebih terjamin. Makanan dapat dimasak tidak lama sebelum disajikan, sehingga lebih segar dan sehat. Ia yakin orang tua akan rela ikut bergotong royong demi memastikan anak-anak mereka mendapat makanan terbaik.
“Kalau dibuat sistem seperti ini, orang tua murid pasti mau anaknya makan makanan yang lebih baik. Mereka tidak keberatan untuk ikut turun tangan,” ucapnya.
Selain itu, Charles mendorong agar pemerintah daerah turut berperan dalam pengawasan melalui puskesmas di setiap kecamatan. Dengan begitu, inspeksi berkala bisa dilakukan langsung ke dapur sekolah. Menurutnya, menyediakan makanan untuk 200–300 murid di sekolah jauh lebih sederhana dibanding menyiapkan untuk ribuan anak sekaligus.
“Saya tidak mengatakan yang sekarang buruk. Saya apresiasi dapur yang sudah profesional, tapi ternyata tidak semua menjalankan SOP sesuai aturan. Karena itu, pemerintah perlu evaluasi agar cita-cita mulia Presiden benar-benar tercapai,” pungkas legislator Fraksi PDI-Perjuangan itu.
Sumber: dpr.go.id
