Jakarta, PR Politik – Komisi IV DPR RI menggelar rapat kerja bersama Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2026. Dalam forum tersebut, Anggota Fraksi PKS, Rahmat Saleh, menyampaikan sejumlah catatan kritis terkait efektivitas penggunaan anggaran, rendahnya realisasi program pangan 2025, hingga isu terkini mengenai kenaikan harga beras.
Rahmat menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien agar program pangan nasional benar-benar menyentuh kebutuhan rakyat, bukan justru habis tersedot pada biaya operasional.
“Kalau kita lihat, pada pagu anggaran tahun 2026 sebesar Rp233,2 miliar, justru program dukungan manajemen mencapai 61,76% atau Rp144 miliar. Artinya, biaya operasional jauh lebih besar daripada program substansif. Kami ingin memastikan program Presiden Prabowo dalam ketahanan pangan benar-benar berjalan dengan baik, bukan tergerus untuk hal-hal yang tidak produktif,” tegas Rahmat.
Selain itu, ia menyoroti rendahnya realisasi anggaran pangan tahun 2025, khususnya pada program pengendalian kerawanan pangan dan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Ia mempertanyakan strategi Bapanas agar sisa anggaran triliunan rupiah dapat terserap optimal dalam waktu terbatas.
Rahmat juga mengkritisi minimnya alokasi anggaran penanganan bencana pangan. Ia menyinggung data BNPB yang mencatat 3.472 kejadian bencana alam sepanjang 2025, namun anggaran bantuan pangan saat bencana hanya Rp17,91 miliar.
Tak hanya soal anggaran, legislator PKS ini menyoroti tren kenaikan harga beras yang terjadi serentak di berbagai daerah. Menurutnya, Bapanas harus segera mempercepat realisasi program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Kita melihat harga beras premium, medium, dan sub medium justru berdekatan, bahkan nyaris tidak ada selisih. Ini anomali yang harus dijawab dengan strategi yang cepat dan tepat,” jelasnya.
Di akhir pandangannya, Rahmat meminta penjelasan terkait isu disposal beras impor tahun-tahun sebelumnya agar tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang. Ia juga menekankan pentingnya percepatan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk penguatan laboratorium keamanan pangan dan sarana pendukung, serta menanyakan kejelasan lokasi pembangunan 10 laboratorium baru yang diusulkan pada tahun 2026.
Sumber: fraksi.pks.id
