Jakarta, PR Politik — Fraksi Partai Gerindra DPR RI menyatakan kesiapannya untuk terbuka terhadap evaluasi tunjangan anggota dewan menyusul meningkatnya sorotan publik. Sekretaris Fraksi Gerindra DPR, Bambang Haryadi, menegaskan bahwa transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci penting agar DPR tetap mendapat kepercayaan masyarakat.
“Kami di Fraksi Gerindra berpandangan bahwa evaluasi tunjangan DPR sah-sah saja dilakukan. Bila memang ada yang perlu disesuaikan, itu bagian dari komitmen kami menjaga kepercayaan publik,” kata Bambang dalam keterangannya, Sabtu (30/8/2025).
Ia menekankan bahwa DPR tidak boleh menutup diri terhadap kritik, termasuk terkait kesejahteraan anggota dewan. “Kami harus siap bila publik menilai perlu ada peninjauan ulang, agar tidak menimbulkan kesenjangan persepsi di masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menyoroti maraknya aksi demonstrasi yang beberapa kali berakhir ricuh. Ia berharap aparat keamanan dapat lebih mengedepankan pendekatan persuasif.
“Kami meminta TNI-Polri benar-benar bersinergi dalam mengawal demonstrasi. Sinergi ini penting agar pengamanan dilakukan dengan pendekatan damai dan persuasif. Jangan sampai ada lagi korban jiwa,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan perlunya keseimbangan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab. “Fraksi Gerindra meminta para pendemo tidak anarkis. Aspirasi perlu disampaikan, tetapi jangan sampai merusak fasilitas umum atau membahayakan nyawa. Tindakan destruktif hanya mencederai perjuangan itu sendiri,” ucap Bambang.
Bambang juga menyampaikan keprihatinannya atas sejumlah insiden, termasuk peristiwa di Makassar yang menelan korban jiwa serta meninggalnya Affan Kurniawan. “Kami menyesalkan jatuhnya korban jiwa, termasuk tiga orang yang meninggal di Makassar saat gedung DPRD dibakar massa, serta almarhum Affan Kurniawan. Fraksi Gerindra menyampaikan duka cita yang mendalam untuk keluarga korban,” ungkapnya.
Ia menambahkan, kericuhan tidak hanya menimbulkan korban jiwa tetapi juga kerusakan fasilitas publik. “Kami menyesalkan adanya fasilitas publik yang rusak dan dibakar, mulai dari halte, gerbang tol, hingga gedung DPRD. Ini jelas merugikan masyarakat luas, bukan hanya pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, dampak kerusakan fasilitas publik justru kembali dirasakan masyarakat. “Halte yang dibakar membuat warga sulit bertransportasi, gerbang tol yang dirusak menghambat mobilitas. Semua ini akhirnya kembali ke rakyat,” tegasnya.
Bambang menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa keselamatan rakyat harus menjadi prioritas utama. “Negara hadir untuk melindungi. Mari semua pihak menahan diri agar suara rakyat tersampaikan tanpa harus ada korban jiwa atau kerugian besar bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
