Jakarta, PR Politik – Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menilai rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur harus disertai kajian komprehensif terkait kesiapan infrastruktur transportasi. Ia menegaskan, akses transportasi menjadi faktor krusial agar mobilitas menuju pusat pemerintahan baru berjalan efektif tanpa membebani masyarakat.
Menurut BHS, saat ini Jakarta sebagai pusat pemerintahan memiliki kemudahan akses dengan berbagai moda transportasi, mulai dari berjalan kaki, sepeda, motor, mobil, hingga kereta api. Namun, jika pusat pemerintahan pindah ke IKN, mayoritas pihak yang memiliki kepentingan langsung—termasuk perusahaan besar, BUMN, dan DPR—akan sangat bergantung pada transportasi udara atau laut.
“Jika diasumsikan ada 2 juta orang yang berkepentingan langsung ke IKN dan harga tiket pesawat Rp1,5 juta, maka biaya transportasi bisa mencapai Rp3 triliun per hari. Pulang-pergi menjadi Rp6 triliun per hari, ditambah akomodasi Rp2 triliun per hari. Totalnya mencapai Rp8 triliun per hari atau Rp2.920 triliun per tahun,” ujarnya di Jakarta, Minggu (10/8/2025).
Ia juga menyoroti keterbatasan kapasitas transportasi udara nasional. Dari sekitar 450 pesawat berkapasitas 200 penumpang, total daya angkut hanya sekitar 360 ribu penumpang per hari—jauh di bawah estimasi kebutuhan 2 juta penumpang. Bandara Sultan Aji Balikpapan hanya mampu menampung 30 pesawat atau sekitar 45 ribu penumpang per hari, sementara bandara IKN sendiri diperkirakan hanya dapat menampung 600 penumpang per hari.
“Belum lagi wilayah Sumatera, Sulawesi, Bali, dan NTT yang akan menuju ke IKN, mau ditampung di mana dan menggunakan transportasi apa? Ini harus dikaji mendalam,” kata anggota Dewan Pakar Partai Gerindra itu.
BHS berharap pemerintah memastikan pembangunan IKN selaras dengan kesiapan infrastruktur transportasi secara menyeluruh, sehingga mobilitas menuju pusat pemerintahan baru dapat terjamin. “Diharapkan pemerintah segera mengevaluasi dan memutuskan langkah terbaik, agar rakyat tidak dikorbankan demi kepentingan pembangunan IKN,” pungkasnya.
Sumber: fraksigerindra.id
