Jakarta, PR Politik – Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono menyatakan bahwa pemerintah mengambil langkah strategis untuk menjamin ketersediaan pupuk subsidi di tengah lonjakan harga pupuk non-subsidi di pasar global. Pernyataan ini disampaikan untuk menanggapi kekhawatiran petani akan tingginya biaya produksi akibat harga pupuk yang tidak terkendali, yang disebabkan oleh kondisi global seperti konflik antarnegara, fluktuasi harga gas alam, dan pembatasan ekspor oleh negara-negara produsen pupuk.
Meskipun demikian, Sudaryono menegaskan bahwa kebijakan baru pemerintah di bawah Presiden RI Prabowo Subianto memberikan kepastian bagi petani bahwa pupuk subsidi akan tersedia dalam jumlah memadai tanpa dibatasi oleh anggaran.
“Presiden Prabowo telah memutuskan bahwa untuk pengadaan pupuk dalam rangka kepentingan petani seluruh Indonesia, pupuk subsidi itu tidak berdasarkan anggaran, tapi berdasarkan volume,” ujar Wamentan Sudaryono.
Ia melanjutkan, “Jadi, harga bahan baku di dunia naik atau turun itu tidak menjadi masalah, karena anggarannya akan menyesuaikan dengan volume yang diberikan kepada petani. Dengan demikian, jaminan mendapatkan pupuk subsidi dalam kuantitas atau volume yang cukup sudah menjadi komitmen pemerintah,” tegasnya.
Pendekatan berbasis volume ini, jelasnya, akan membuat distribusi pupuk lebih adil dan stabil bagi petani. “Yang dijamin oleh negara itu adalah volumenya, bukan harganya. Jadi, naik turunnya harga di pasar global tidak akan memengaruhi jumlah pupuk subsidi yang diterima petani,” lanjut Sudaryono.
Sudaryono juga memastikan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Kementerian Pertanian bersama PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan langkah-langkah konkret dan strategis untuk menghadapi situasi ini.
“Untuk itu, petani tidak perlu panik. Pemerintah sudah memantau kondisi ini sejak awal tahun, dan kita bergerak cepat untuk mengamankan stok pupuk dalam negeri. Kami perkuat produksi dalam negeri, perbaiki distribusi, dan pastikan pupuk bersubsidi bisa sampai ke tangan petani yang benar-benar membutuhkan,” ungkapnya.
Sebagai Komisaris Utama PT Pupuk Indonesia, Sudaryono juga mendorong percepatan transformasi tata kelola distribusi pupuk, termasuk dengan pendekatan digitalisasi agar sistem lebih transparan dan efisien.
“Kami sedang membenahi sistem agar pupuk bisa sampai ke petani dengan lebih cepat dan tepat. Kita tidak bisa lagi mengandalkan cara lama. Dengan teknologi, kita bisa tahu daerah mana yang butuh pupuk, seberapa banyak, dan kapan harus dikirim,” ungkapnya.
Selain itu, ia menambahkan bahwa pemerintah saat ini sudah mendorong diversifikasi sumber bahan baku pupuk, tidak hanya bergantung pada satu atau dua negara saja.
“Kita juga cari alternatif lain. Kita tidak boleh terus bergantung pada negara-negara yang sedang menghadapi masalah politik atau ekonomi,” katanya.
Menghadapi musim tanam utama di paruh kedua 2025, pemerintah menargetkan stabilitas harga dan ketersediaan pupuk sebagai prioritas utama.
“Kami ingin memastikan petani bisa tetap tanam tanpa terbebani oleh lonjakan harga pupuk. Produksi pangan harus jalan terus,” kata Sudaryono.
Pada kesempatan itu, ia juga mengajak semua pihak, baik pemerintah daerah, distributor, maupun petani, untuk bekerja sama menjaga kelancaran distribusi pupuk.
“Kalau ada keluhan atau kelangkaan, segera laporkan. Kami terbuka dan siap turun langsung ke lapangan,” pungkas Wamentan Sudaryono.
sumber : Kementan RI
