Jakarta, PR Politik – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Yahya Zaini, menanggapi usulan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun anggaran 2026 yang diajukan Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, usulan ini harus dikaji secara mendalam agar tidak menjadi pemborosan anggaran negara.
“Program ini akan menjadi pemborosan terbesar jika hanya difokuskan pada pengadaan makanan tanpa menyentuh akar masalah yang selama ini menjadi penyebab krisis gizi,” tegas Yahya kepada wartawan, Senin (14/7/2025).
Yahya menyoroti sejumlah persoalan mendasar yang menjadi akar permasalahan gizi di Indonesia, seperti rendahnya edukasi gizi sejak usia dini, minimnya literasi nutrisi di sekolah, dan lemahnya akses terhadap pangan sehat di daerah. Ia mendorong agar MBG tidak hanya menyalurkan makanan, tetapi juga membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi seimbang.
“Semestinya program ini juga disertai dengan edukasi gizi kepada orang tua dan anak, perbaikan pola konsumsi, serta penguatan rantai pasok pangan lokal,” ujar Yahya.
Politikus Golkar ini menyatakan bahwa Komisi IX DPR RI akan membedah usulan tambahan anggaran MBG secara komprehensif sebelum memberikan persetujuan. Menurutnya, pelaksanaan MBG harus sejalan dengan misi pembangunan manusia yang berkelanjutan, bukan sekadar proyek jangka pendek.
“Anggaran besar seperti ini harus diarahkan untuk memberdayakan masyarakat, menciptakan keadilan pangan, dan mengubah perilaku konsumsi jangka panjang,” tambahnya.
Yahya juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap anggaran MBG. Ia menyarankan agar pengawasan tidak hanya dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tapi juga melibatkan akademisi, media, dan masyarakat sipil agar penggunaan anggaran transparan dan akuntabel.
“Anggaran sebesar ini harus dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik,” ujarnya. “Komisi IX akan terus mengawal agar MBG tidak menjadi kebijakan simbolik menjelang tahun politik, melainkan benar-benar berpihak pada pembangunan manusia yang sehat dan berdaya.”
Sementara itu, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pagu indikatif tahun 2026 yang telah disetujui pemerintah sebesar Rp217,86 triliun hanya cukup untuk mendanai program MBG hingga Agustus 2026, dengan asumsi jumlah penerima mencapai 82,9 juta orang sejak Januari.
“Kalau 82,9 juta penerima dimulai dari Januari, maka Rp217 triliun akan habis pada akhir Agustus. Karena itu, kami mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp118 triliun untuk menuntaskan hingga akhir tahun,” ujar Dadan.
Dengan tambahan tersebut, total anggaran MBG tahun 2026 diproyeksikan mencapai Rp335 triliun. Dadan juga menyampaikan bahwa BGN menargetkan pada Agustus 2025 jumlah penerima sudah mencapai 20 juta orang dengan penyerapan anggaran sebesar Rp7 triliun per bulan, dan akan meningkat menjadi 40 juta penerima pada September.
“Jika target 40 juta penerima tercapai, maka penyerapan anggaran bisa mencapai Rp14 triliun per bulan. Jumlah itu akan terus kami tingkatkan hingga mencapai 50 hingga 60 juta penerima,” pungkas Dadan.
Sumber: kabargolkar.com
